Page 3 - BULETIN 1163 UPDATE
P. 3
Syarat Sertifikat
RI Vaksin Harus
PIMPINAN - DPR Dibarengi Perluasan
Cakupan Vaksinasi
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4
yang cakupan vaksinasinya terbilang PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
rendah, sehingga penerapan syarat Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
KETUA PENGARAH
sertifikat vaksin untuk mengakses WAKIL KETUA PENGARAH
tempat umum di wilayah tersebut Dra. Damayanti , M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
PIMPINAN REDAKSI
menjadi problematis. Puan Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
mencontohkan pembukaan tempat Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
ibadah secara terbatas dengan Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)
mensyaratkan kewajiban sertfikat vaksin REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi
di wilayah PPKM Level 4. REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah
“Jadi jangan sampai warga merasa SEKRETARIS REDAKSI
tidak mendapat keadilan karena tidak Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds
ANGGOTA REDAKSI
bisa beribadah, lantaran tidak punya Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom,
Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum,
sertifikat vaksin. Padahal, dia belum S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli,
divaksin bukan karena tidak mau, tetapi Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan
Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah,
karena vaksin di daerahnya terbatas,” Nafisa Hanum Alaydrus
FOTOGRAFER
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Eno/Man kata mantan Menko Pembangunan Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari
Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu
Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini. Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari
ANALIS MEDIA
etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Menurut Puan, pemerintah Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa
Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki
Maharani memahami harus mencari solusi atas potensi Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa,
penerapan syarat sertifikat ketidakadilan terkait penerapan syarat Safitri Restu Widyowati, Rosnita
INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
K vaksin bagi warga untuk sertifikat vaksin bagi warga yang ingin Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama
ADMINISTRASI
mengakses tempat-tempat umum adalah mengakses tempat umum ini. “Jadi kalau Suhendi, Lutfi Suci Nur’aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto
demi mengurangi risiko penularan, gejala syarat sertifikat vaksinnya diberlakukan
berat bahkan kematian akibat Covid-19. untuk semua warga, ketersediaan PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Namun hendaknya penerapan syarat vaksin juga berlaku untuk semua warga. Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
itu juga dibarengi dengan perluasan Artinya, tidak boleh ada warga yang Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
cakupan vaksin. belum divaksin karena keterbatasan DESAIN GRAFIS
Dito Sugito
“Kalau pemerintah ingin menerapkan vaksin. Di situ aspek keadilannya,” kata PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
syarat sertifikat vaksin, cakupan politisi PDI-Perjuangan itu. PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
vaksinasi juga harus terus diperluas. Untuk diketahui, ketimpangan Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Jangan sampai ada warga yang belum vaksinasi terjadi di beberapa provinsi Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Muhammad Ali, Mulus Karyadi,
ADMINISTRASI
divaksin karena alasan kuota vaksin yang sebagian besar wilayahnya masih STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
di wilayahnya terbatas, jadi terhalang masuk PPKM Level 4. Cakupan vaksinasi Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
untuk mengakses tempat umum,” yang relatif tinggi biasanya terjadi di Email : bag_penerbitan@dpr.go.id
kata Puan dalam keterangan pers ibu kota provinsi dan beberapa kota
ISI BERITA DAN MATERI FOTO
kepada Parlementaria, Selasa (10/8). terdekatnya, tapi rendah di kabupaten- DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
Puan mengatakan masih banyak kabupaten yang jauh dari ibu kota HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
wilayah Pemberlakuan Pembatasan provinsi. ann/sf HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)
Nomor 1163/III/VIII/2021 • Agustus 2021 3
