Page 8 - BULETIN 1163 UPDATE
P. 8
BULETIN Parlementaria
Penanganan Kasus Pinangki
I
R R
P Wajib Dievaluasi
D
-
II
I
I
S air,” papar Hinca dalam rilis yang
MI diterima Parlementaria, Sabtu (7/8).
O Politisi Fraksi Demokrat
K
ini mengungkapkan, karena
pemecatannya baru dilakukan
sekarang kesan di publik tidak
baik. Mayoritas publik beranggapan
bahwa Pinangki baru dipecat
setelah desakan publik deras
mengalir. Yang terakhir, desakan
pemecatan disampaikan Masyarakat
Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang
mengungkap ke publik fakta bahwa
Pinangki masih menerima gaji dan
berstatus ASN.
Hinca pun menyarankan
perbaikan di tubuh Kejaksaan
RI, agar lebih profesional dalam
menyelesaikan suatu perkara. Saat
ada oknum dari Kejaksaan RI yang
terbukti bersalah secara hukum,
sudah menjadi kewajiban Kejaksaan
RI untuk bertindak tegas.
“Jangan sampai ada anggapan
dari masyarakat bahwa ada pihak
Anggota Komisi III DPR RI Hinca IP Pandjaitan. Foto: Oji/Man yang diistimewakan hanya karena
pangkat dan kedudukannya.
Ingat prinsip Equality before the
asus Pinangki terus law adalah kunci negara hukum
menyita perhatian publik, berkeadilan," ujar Hinca.
belum habis rasa keadilan Pinangki divonis Pengadilan
K masyarakat terganggu JANGAN SAMPAI ADA Tinggi Jakarta pada 14 Juni 2021.
dengan rendahnya vonis hukuman ANGGAPAN DARI Sementara baru resmi di pecat, per
terhadap dirinya, kini masyarakat MASYARAKAT BAHWA 5 Agustus 2021. Argumentasi dari
disuguhi dengan pemecatan beliau ADA PIHAK YANG Kejaksaan RI menyatakan bahwa
sebagai Aparatur Sipil Negara proses pemecatan menunggu
(ASN). Meskipun dinyatakan dipecat, DIISTIMEWAKAN HANYA status inkracht setelah Jaksa
menurut Anggota Komisi III DPR RI KARENA PANGKAT dan Pinangki dipastikan tidak
Hinca IP Pandjaitan, keputusan ini DAN KEDUDUKANNYA. melakukan Kasasi.
jelas terlambat. INGAT PRINSIP Padahal jangka waktu untuk
“Peristiwa ini wajib dievaluasi, EQUALITY BEFORE THE mengajukan Kasasi hanya sebatas
bagaimanapun Kejaksaan RI adalah LAW ADALAH KUNCI 14 Hari. Maka secara normatif,
Lembaga Penegak Hukum sehingga seyogyanya Keputusan Pemecatan
mau tidak mau menjadi salah satu NEGARA HUKUM dengan tidak hormat tersebut sudah
wajah penegakan hukum di tanah BERKEADILAN bisa dikeluarkan Juli 2021. eko/es
8 Nomor 1163/III/VIII/2021 • Agustus 2021
