Page 19 - BULETIN 1145
P. 19
BULETIN Parlementaria
Panja RUU Praktik Psikologi
Serap Aspirasi di UGM
ancangan Undang- menyerap masukan RUU Praktik Psikologi ini adalah bagaimana
Undang (RUU) Praktik Psikologi dari Rektor Universitas perlindungan terhadap konsumen
Psikologi telah masuk Gadjah Mada (UGM), Wakil Rektor (masyarakat) itu adalah suatu hal
R Program Legislasi Nasional Bidang Pendidikan, Pengajaran yang paling penting. Psikolog yang
(Prolegnas) Prioritas 2021. RUU ini dan Kemahasiswaan, Dekan melakukan praktik juga mendapat
akan dibahas bersama pemerintah Fakultas Psikologi UGM, Dirjen perlindungan sebagaimana profesi
meliputi Kementerian Pendidikan Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI lainnya. Dan memberikan kepastian
dan Kebudayaan, Kementerian dan Perwakilan Kampus Swasta di hukum bagi organisasi profesi yang
Kesehatan, Kementerian Sosial, Balai Senat UGM, Daerah Istimewa berwenang dalam penyelenggaraan
serta Kementerian Hukum dan HAM. Yogyakarta (DIY), Senin (5/4). praktik psikologi.
Sebelum melakukan pembahasan “Psikologi saat ini menjadi “Jangan sampai terjadi, maaf
lebih lanjut, Komisi X DPR RI berupaya persoalan dan isu penting salah ‘kebohongan-kebohongan’ yang
menyerap aspirasi dan masukan dari satunya di media sosial. Sebab banyak mengaku-ngaku sebagai psikolog,
para stakeholder. orang yang tidak punya latar belakang tapi nyatanya tidak ada background
Wakil Ketua Komisi X DPR psikologi tapi mengaku mampu pendidikan psikologi. Maka
RI Dede Yusuf Macan Effendi memberikan materi terkait psikologi. diperlukan aturan dan kejelasan
menyampaikan hal tersebut saat Kami mohon masukan komprehensif mengenai praktik psikologi ini,” tukas
memimpin Tim Kunjungan terkait RUU Praktik Psikologi legislator daerah pemilihan (dapil)
Kerja Spesifik Panja ini,” tandas Dede Yusuf. Jawa Barat II itu.
RUU Praktik Psikologi Politisi Partai Rektor UGM Panut Mulyono
Demokrat ini berharap melalui pertemuan ini bisa
menjelaskan bahwa menghasilkan kesimpulan yang
roh dari RUU Praktik dapat digunakan Tim Panja dalam
menindaklanjuti RUU agar bisa
segera disahkan. Dengan begitu,
Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Dede Yusuf Macan Effendi. bisa memberikan jaminan secara
Foto: Oji/nvl
hukum terkait praktik psikologi di
Indonesia.
“Payung hukum yang menjamin
kepastian terhadap praktik profesi
psikologi sangat diperlukan. Sebab,
dengan adanya undang-undang
yang memiliki kekuatan hukum bisa
memberikan jaminan akan kualitas
layanan, sehingga praktik psikologi
lebih kuat dan mantap,” pungkas
Panut. oji/sf
18 Nomor 1145/II/IV/2021 • April 2021 Nomor 1145/II/IV/2021 • April 2021 19