Page 6 - BULETIN 1196
P. 6
BULETIN Parlementaria
Komisi I Usul
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pendekatan
Kesejahteraan
Nelayan untuk Atasi
Konflik Natuna
nggota Komisi I DPR dukungan pemerintah terhadap
RI Al Muzammil Yusuf nelayan lokal dan justru
mengusulkan strategi menghadirkan kelompok
A pendekatan industri nelayan dari daerah lain. Ia
yang mengutamakan kesejahteraan melihat konflik seperti ini bisa
nelayan dan tidak hanya terfokus pada terhindari jika pemerintah
pendekatan militer dalam mengatasi dapat mengimbangi dengan
konflik di wilayah perbatasan zona memberikan dukungan kepada
ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. nelayan lokal dan penyediaan Anggota Komisi I DPR RI Al Muzammil Yusuf.
Ia berpendapat kehadiran nelayan di logistik yang memadai, sehingga akan Foto: Tasya/nvl
wilayah grey area akan menegaskan banyak nelayan yang berkumpul di
kepada negara lain bahwa wilayah Laut Natuna Utara untuk mencegah nelayan dari luar Natuna pada 2020
tersebut adalah wilayah ZEE Indonesia masuknya nelayan asing yang lalu. Namun, selain terjadi konflik
yang mengakui sistem hukum laut melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan nelayan lokal, kelompok
United Nation Convention of Law of ilegal di wilayah Indonesia. nelayan yang dihadirkan tidak mampu
the Sea (UNCLOS) 1982. “Nelayan itu datang ke kita waktu untuk melakukan aktivitas perikanan di
“Jika kita bicara sejauh ini nelayan itu. Ada tiga kelompok nelayan. perairan tersebut dikarenakan kurang
harus hadir, tidak hanya coast Ribut mereka, ada dari Madura dan memadainya kapal dan peralatan serta
guard. Kita bisa katakan nelayan (wilayah) lainnya. Mereka (nelayan ombak yang sangat kuat sehingga
kita engga bisa di situ pendekatannya Natuna) menegaskan kalau itu bukan kembali ke daerah asalnya.
bukan saja hanya pendekatan militer, daerahnya Madura, tapi daerahnya “Sebenarnya upaya ini
tetapi juga pendekatan kesejahteraan kami (Natuna). Jadi ini di dalam kita ada pendekatannya adalah sumber
nelayan kita,” terang Al Muzammil saat keributan antar nelayan, karenanya daya manusia kita sendiri. Begitu
menghadiri pertemuan dengan Tim yang harus kita bicarakan pendekatan didatangkan orang Jawa kesana
Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR kesehahteraan selain pendekatan sebenernya orang itu potensi, tapi
RI dengan Sestama Bakamla RI Laksda militer. Kalau kapal nelayan kita kuat orang lokal tidak terima karena sumber
TNI S. Irawan, Kepala Kantor Kamla pak, itu mereka akan kumpul disitu daya alamnya merasa dikurangi. Kita
Zona Maritim Barat, Laksamana Pertama bareng-bareng,” jelas politisi Partai waktu itu gerakan lebih dari 30 lebih
Hadi Pranoto dan jajarannya, di Kantor Keadilan Sejahtera (PKS) ini. kapal dari Jawa. Karena wilayah sana
Kamla Zona Maritim Barat, Batam, Sementara itu, Kepala Kantor ombaknya juga 3-4 meter. Makanya
Kepulauan Riau, Sabtu (16/4). Kamla Zona Maritim Barat Laksamana kalau ini berlanjut sebetulnya akan
Al Muzammil menceritakan, Pertama Hadi Pranoto mengatakan ada pengembangan di situ, ya orang
pada kunjungan Komisi I DPR RI ke jika pihaknya dan pemerintah telah kita akan mampu. Udah kita akan
Kepulauan Natuna beberapa waktu mencoba untuk mengisi kekosongan tingkatkan tapi ada konflik jadi pulang
lalu, kelompok nelayan di daerah daerah perbatasan Laut China Selatan lagi semua mereka,” terang Hadi
tersebut mengeluhkan tidak adanya dengan menghadirkan kelompok kepada Komisi I DPR RI. nap/sf
6 Nomor 1196/IV/IV/2022 • April 2022
