Page 7 - BULETIN 1204

Komisi I Soroti

Tingginya Harga

Sewa Saluran

Digital TV Lokal

di Maluku Utara

akil Ketua Komisi I
DPR RI Bambang Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono. Foto: Nadya/nvl
Kristiono menyatakan
W tujuan Komisi I DPR RI
menyerap aspirasi dan masukan terkait tentang Penyiaran, dengan tema menghasilkan pendapatan, yang
RUU Penyiaran ke Provinsi Maluku ‘Tantangan Penyiaran Multiplatform di dimana itu di luar tugas pokok
Utara adalah untuk memastikan dan Indonesia’, di Ternate, Maluku Utara, dan fungsinya. “Teman-teman TV
mensinkronkan informasi di pusat Jumat (10/6). lokal, mereka berapa sih iklannya?
dengan realisasi di lapangan. Bambang “Di daerah, mereka (stasiun TV Sementara biayanya hampir
menjelaskan temuan yang didapat lokal) menjerit. Sehingga dengan dua sama, nilai iklan enggak banyak,
Komisi I DPR RI di Maluku Utara kondisi yang berbeda ini kita harus jumlahnya enggak banyak,
terkait kebijakan pusat yang tidak mencari jalan tengah, artinya supaya harganya enggak sama dengan
sinkron dengan daerah, salah satunya PNBP tetap jalan, tetapi di bawahpun Jakarta. Sementara, harga yang
terkait keinginan pemerintah untuk tidak merasa kayak terdzholimi. Kan ditetapkan oleh pusat itu hampir
melakukan penambahan Penerimaan mereka (stasiun TV lokal) teriak ini sama sekitar Rp25 jutaan per bulan
Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat mahal, kita bisa mati. Yang kita dengar yang bisa menyerap Rp250 sampai
penyewaan channel atau saluran TV kan begitu. Kita enggak mampu, lama- Rp300 juta per tahun TV swasta. TV
digital kepada stasiun TV lokal dengan lama kita akan berhenti akan mati, lokal disuruh bayar segitu. Menurut
harga yang tidak memberatkan stasiun dan sebagainya. Supaya dua hal ini saya enggak fair lah,” tandas Nico.
TV lokal. bisa sinkron bisa saling mendukung “Boleh kita menaikkan target
“Saya kira yang paling penting kita harus mencari jalan tengah, jalan PNBP, tapi jangan jadi TV kapitalis.
supaya apa yang kita hasilkan nanti tengahnya ini adalah yang nantinya Jangan buat TVRI jadi sumber
betul-betul menghasilkan produk yang akan kita diskusikan dengan instansi- pencarian uang untuk negara.
maksimal, produk yang bisa diterima instansi terkait. Supaya semuanya bisa Menurut saya tidak pas di luar
oleh semua kalangan dari atas sampai berjalan seperti yang diharapkan oleh tupoksinya. Tetap harus ada untung
ke bawah, dan menyisir banyak pihak. semua pihak, tidak hanya di satu pihak,” supaya negara enggak terlalu
Sehingga kontroversi yang mungkin tandas politisi Gerindra itu. besar defisitnya untuk membiayai
timbul setelah RUU (Penyiaran) itu kita Senada, Anggota Komisi I DPR TVRI karena biayanya sekitar Rp1
undangkan, itu bisa kita minimalisir RI Junico Bp Siahaan menyatakan sampai Rp1,5 (triliun) setahun, tapi
(permasalahan),” kata Bambang usai bahwa keinginan pemerintah jangan jadi menyulitkan banyak
memimpin pertemuan Tim Kunjungan untuk menghasilkan PNBP dengan pihak. Kalau di TV nasional banyak
Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan memberikan tarif yang tinggi kepada TV iklannya enggak masalah, tapi
LPP RRI, TVRI, Loka Monitoring, KPID lokal terkait penyewaan channel atau kalau ngambil uang PNBP dari TV
dan Gamalama TV, guna menyerap saluran TV digital sangatlah tidak lokal, saya enggak setuju nanti akan
masukan terhadap penyusunan adil. Menurutnya, TVRI janganlah saya sampaikan dalam rapat,” tegas
Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi TV kapitalis yang bertugas politisi PDI-Perjuangan itu. ndy/sf

Nomor 1204/IV/VI/2022 • Juni 2022 7