Page 5 - BULETIN 1249
P. 5

KOMISI I  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  TB Hasanuddin Soroti Kecilnya


               Anggaran Penegakan Hukum


               Kemlu





                          Anggota Komisi I
                          DPR TB Hasanuddin    penegakan hukum mengapa         yang disampaikan dalam forum
                                                                               dunia sesuai dengan prosedur
                                               hanya Rp7,5 miliar, yang lain-lain
                          meminta              nanti kita (juga) diskusikan,” tutur   yang ditetapkan sekaligus dekat
                          Kementerian          Hasanuddin di Jakarta, Selasa   dengan realita yang terjadi saat
               A Luar Negeri                   (6/6).                          ini. “Image-nya jadi kurang baik.
               (Kemenlu) untuk mengupayakan       Di sisi lain, Politisi Fraksi   Pertama, dianggap tidak tahu
               peningkatan anggaran penegakan   PDI-Perjuangan itu juga        lapangan. Kedua, kita masuk pada
               hukum. Pasalnya, berdasarkan    mempertanyakan sikap            ranah-ranah yang sesungguhnya
               informasi yang diterima, diketahui   pemerintah Indonesia ketika   kurang tepat dan itu sangat
               anggaran penegakan hukum        Menteri Pertahanan Indonesia    merugikan politik luar negeri kita,”
               dalam Rencana Kerja dan         Prabowo Subianto menyampaikan   pungkasnya.   ts,frs/rdn
               Anggaran (RKA) Kementerian Luar   Proposal Perdamaian untuk
               Negeri tahun 2024 hanya sebesar   Ukraina dan Rusia dalam
               Rp7,5 miliar.                   International Institute for Strategic
                  Sebab itu, ia berharap       Studies (IISS) Shangri-La Dialogue
               pembahasan peningkatan          ke-20 pada Sabtu (3/6/2023)
               anggaran, salah satunya pada    lalu. Peristiwa tersebut menjadi
               tersebut bisa dibahas lebih lanjut   perhatiannya lantaran muncul
               usai Presiden Joko Widodo       penolakan dari Kementerian
               menyampaikan pidato pada        Pertahanan Ukraina dan
               16 Agustus mendatang. “Nanti    Kementerian Luar Negeri Ukraina
               kesempatan yang lebih detail       Oleh karena itu, Hasanuddin
               setelah pidato Presiden pada    berharap pemerintah Indonesia
               tanggal 16 Agustus. Sehingga    melalui kementerian dan
               kita bisa diskusi lebih lanjut soal   lembaga yang mewakili agar
                                               saling berkonsolidasi. Hal ini
                                               menjadi krusial supaya poin




               IMAGE-NYA JADI
               KURANG BAIK. PERTAMA,
               DIANGGAP TIDAK
               TAHU LAPANGAN.
               KEDUA, KITA MASUK
               PADA RANAH-RANAH
               YANG SESUNGGUHNYA
       untuk berita  KURANG TEPAT DAN ITU
       Scan QR
       selengkapnya                            FOTO: FHN/PDT
               SANGAT MERUGIKAN
               POLITIK LUAR NEGERI
               KITA                            Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi
                                               di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

                                                                                     Nomor 1249/I/VI/2023  • Juni 2023  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10