Page 2 - BULETIN 1197

BULETIN Parlementaria

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar bertukar cenderamata usai memimpin Komisi IX DPR RI meninjau BLK Pekanbaru. Foto: Jaka/nvl

Komisi IX Minta apapun yang ingin dibangun atau
dialokasikan untuk apa dianggarkan
saja, nanti bisa buatkan surat ke
Pemerintah Segera Komisi IX. Karena BLK ini sayang sekali
butuh renovasi dan peremajaan alat,
malahan kalah dengan yayasan swasta
Manfaatkan di daerah sini yang bisa menelurkan
milenial yang handal,” pungkas Ansory.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi
BLK Pekanbaru Riau Imron Rosyadi mengatakan,
pihaknya telah mengalihkan
pengelolaan BLK Pekanbaru dengan
mengikuti ketentuan yang berlaku,
dimana pelatihan strategis itu menjadi
kewenangan pemerintah pusat, dalam
akil Ketua Komisi IX menjadi contoh untuk yang lain. Untuk hal ini Kemenaker. Terlebih, saat ini yang
DPR RI Ansory Siregar itu saya meminta agar Kemenaker dibutuhkan pasar itu hampir semuanya
meminta pemerintah bisa segera merenovasi dan pelatihan strategis yang tidak mungkin
W pusat, dalam hal memanfaatkan BLK ini, sayang kalau dilaksanakan oleh Pemprov.
ini Kementerian Ketenagakerjaan tidak dimanfaatkan oleh anak-anak “Oleh karena itulah kami berinisiatif
(Kemenaker) segera memanfaatkan muda di sini, jangan sampai setop,” berdasarkan kebijakan dan keputusan
Balai Latihan Kerja (BLK) Pekanbaru. ujar Ansory saat memimpin Tim Kunker pak gubernur agar diperjuangkan
Pasalnya, sudah ada peralihan Reses Komisi IX DPR meninjau BLK BLK Provinsi Riau di Pekanbaru dan
pengelolaan dari Pemerintah Provinsi Pekanbaru di Riau, Selasa (19/4). Dumai itu dialihkan pengelolaannya
Riau ke pemerintah pusat, tinggal Politisi Partai Keadilan Sejahtera ke Kemenaker. Alhamdulillah BLK
menunggu terbitnya Susunan (PKS) ini berharap, BLK Pekanbaru Pekanbaru sudah resmi menjadi
Organisasi Tata Kerja (STOK). ini bisa dikembangkan seperti BLK milik pusat, tinggal SOTK nya segera
“Saya pada prinsipnya akan di Jakarta, Bandung, Serang, dan dipercepat di Kemenpan RB. Selain
mendukung apapun untuk Semarang yang levelnya sudah itu juga kendala di SDM dan anggaran
perkembangan BLK Pekanbaru dan internasional. “Nanti kita bicarakan kami terbatas, kiranya sangat tepat jika
berharap BLK ini ke depan bisa dengan Bu Menteri (Ketenagakerjaan), dialihkan ke pusat,” terangnya. jk/sf

2 Nomor 1197/I/V/2022 • Mei 2022