Page 7 - BULETIN 1197

KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi VIII Imbau Di antaranya melalui pembinaan
dan pemberdayaan, sehingga
tumbuh kembang anak bisa kita
Penanganan
pertanggungjawabkan di masa yang
akan datang,” jelasnya.
Namun demikian, politisi Partai
Kenakalan Anak DIY
Amanat Nasional (PAN) tersebut
menuturkan Komisi VIII DPR RI
tetap mengapresiasi langkah taktis
Dilakukan Secara
Pemerintah Provinsi DIY yang sudah
memasuki tahap memperbanyak
pusat kreativitas anak sampai tingkat
Humanis
kecamatan atau desa terutama melalui
Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
yang akan ada di tingkat provinsi, atau
kota, hingga kelurahan. Dengan tujuan
agar DIY yang saat ini masih berstatus
pelopor bisa berubah menjadi provinsi
etua Komisi VIII DPR RI VIII DPR RI ke Komplek Kepatihan ramah anak dan layak anak.
Yandri Susanto menegaskan Yogyakarta, DIY, Senin (18/4). Turut Selain itu, Yandri mengungkapkan
isu kejahatan jalanan yang hadir Sekretaris Daerah Provinsi DIY pada kunjungan Komisi VIII DPR
K banyak melibatkan anak- Kadarmanta Baskara Aji, Kepala Kanwil RI juga tancap gas melaksanakan
anak serta remaja yang kembali marak di Kemenag DIY, Ketua BAZNAS DIY, kewajiban sosialisasi pelaksanaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru- Kepala Pelaksana BPBD DIY, Kepala haji usai Komisi VIII DPR RI bersama
baru ini, turut menjadi perhatian serius Dinas Sosial DIY, Kepala DP3AP2 DIY, Kementerian Agama baru-baru ini telah
Komisi VIII DPR RI. Meski persoalan serta Kepala Biro Umum, Humas dan ‘ketok palu’ pengambilan keputusan
kenakalan anak tersebut harus ditangani Protokol DIY. tentang pelaksanaan haji. Sekaligus,
secara serius, namun Komisi VIII DPR “Isu kejahatan jalanan yang banyak dalam momen sosialisasi Komisi VIII
RI sebagaimana disampaikan Yandri, melibatkan anak-anak serta remaja tentu juga menyerap aspirasi masyarakat
mengimbau penanganan kenakalan menjadi perhatian serius Komisi VIII. terkait hal-hal pelaksanaan haji pada
anak tidak melalui pendekatan hukum Komisi VIII menegaskan persoalan anak tahun 2022 ini. Di antaranya berbagai
melainkan pendekatan secara humanis. tersebut harus ditangani secara serius, kendala yang kerap dialami masyarakat
Demikian disampaikan Yandri saat namun tidak melalui pendekatan hukum seperti adanya pembatasan umur.
memimpin kunjungan kerja reses Komisi melainkan pendekatan secara humanis. ron/sf

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat menyalurkan bansos kepada KPM di DIY. Foto: Aaron/nvl

Nomor 1197/I/V/2022 • Mei 2022 7