Page 12 - BULETIN 1197

BULETIN Parlementaria Kurikulum 2013 (Kurtilas), kurikulum

Komisi X
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pertanyakan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi
darurat dan kurikulum prototipe.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas

Supandi menjelaskan bahwa sejauh
ini program PPPK di Provinsi Jawa
Isu Krusial
Barat tidak ada masalah dan kendala
yang berarti. Bahkan untuk Jawa
Barat menjadi provinsi pertama yang
di Bidang Pendidikan
menerapkan program sertifikasi guru
Dimana sertifikasi tersebut
di Jawa Barat bagi Guru Non-PNS (termasuk PPPK).
berimplikasi terhadap kenaikan
tunjangan sebesar 1,5 juta yang
diperuntukan bagi tambahan guru-
guru untuk mengambil perumahan.
Tidak hanya itu dukungan pemerintah
Provinsi Jawa Barat terhadap P3K juga
terlihat dari jumlah P3K yang diusulkan
termasuk terbanyak atau terbesar se-
Indonesia yakni sekitar 16.097.
Tidak kalah penting juga
perubahan sistem penganggaran
pendidikan di Jawa Barat yang kini
menerapkan desentralisasi. Dimana
anggaran yang semula terpusat di
Provinsi, sekarang diserahkan ke 13
cabang dinas yang ada di Provinsi
tersebut. Hal itu semata untuk
mengetahui potensi di masing-masing
wilayah, sehingga sesuai dengan
kebutuhan masing-masing.
Dinas Pendidikan Jawa Barat
Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Bandung, Jawa Barat. Foto: Ayu/nvl juga menambahkan bahwa ukuran
kemajuan sebuah bangsa adalah
akil Ketua Komisi “Karena hasil seleksi tahap I dan ekonomi, sumber daya manusia yang
X DPR RI Dede tahap II di tahun 2021 menyisakan unggul, serta reformasi birokrasi.
Yusuf Macan Effendi banyak permasalahan, mulai dari Untuk menciptakan SDM yang unggul,
W mempertanyakan administrasi, kualifikasi, formasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
beberapa isu krusial bidang sampai pada permasalahan dalam tiga tahun terakhir memperkuat
pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Di ketidakpastian anggaran gaji guru kurikulum digital.
antaranya terkait program 1 juta Guru yang lulus PPPK. Bagaimana dengan Pasalnya Pandemi Covid-19 selain
PPPK (Pegawai Pemerintah dengan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat telah menghilangkan ratusan pekerjaan,
Perjanjian Kerja), serta kebijakan ini?” tanya Dede Yusuf dalam namun juga menciptakan bidang
kurikulum di Jawa Barat. kunjungan kerja Reses di Bandung, pekerjaan baru, salah satunya di
Hal itu ia utarakan saat memimpin Jabar, Senin (18/4). bidang digital dengan e-commerce nya.
Komisi X DPR RI melakukan kunjungan Tidak hanya itu, dalam Selain itu Jawa Barat juga memasukan
kerja reses ke Jabar untuk mengetahui rangka menjalankan fungsi kurikulum anti radikalisme dan
dan mendapatkan masukan berupa pengawasannya, Komisi X DPR RI juga terorisme. Bahkan sejak level SD sudah
data-data faktual dan permasalahan mempertanyakan Kebijakan kurikulum memasukan kurikulum Pancasila melalui
atas implementasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah berbagai permainan. Tidak hanya itu,
terkait bidang Komisi X, seperti di Provinsi Jawa Barat. Pasalnya saat Jawa Barat juga mulai memasukan
bidang Pendidikan. Diantaranya terkait ini satuan pendidikan melaksanakan pendidikan anti korupsi dalam
program satu juta Guru PPPK. tiga opsi kurikulum yang ada, yakni kurikulum pendidikannya. ayu/aha

12 Nomor 1197/I/V/2022 • Mei 2022