Page 10 - BULETIN 1213

BULETIN Parlementaria kembali ke era sebelumnya di

Legislator Tolak
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Usulan Revisi UU TNI kata Dave dalam keterangannya
mana adanya dwi fungsi ABRI,”
kepada awak media, Selasa (16/8).
Menurut politisi Partai
Golkar tersebut, rencana yang
diusulkan agar perwira TNI
yang Perbolehkan Isi
aktif bisa menduduki jabatan
sipil saat ini tak lebih penting
dari kebutuhan untuk menjaga
Jabatan Sipil
profesionalitas. Dave memahami
dalam beberapa tugas,
kementerian atau lembaga negara
membutuhkan profesionalitas dan
model kepemimpinan TNI.
enteri dan Investasi merevisi UU TNI Namun, keperluan itu tak lebih
Koordinator agar tentara aktif bisa kembali mendesak daripada kebutuhan
Bidang menduduki jabatan sipil, sama untuk tetap memelihara
Kemaritiman dan saja dengan menghidupkan supremasi sipil. “Akan tetapi yang
M Investasi Luhut kembali dwifungsi ABRI yang paling penting harus tetap dijaga
Binsar Pandjaitan sebelumnya memperbolehkan anggota TNI aktif adalah supremasi sipil dalam
dikabarkan mengusulkan revisi menduduki jabatan sipil. menjalankan roda pemerintahan
Undang-Undang Nomor 34 “Kita harus menjaga semangat dan roda demokrasi yang hidup di
Tahun 2004 tentang Tentara reformasi agar tidak sampai Indonesia,” kata Dave. l tn/aha
Nasional Indonesia (TNI) untuk
mengatur penempatan tentara
di jabatan-jabatan kementerian.
Usulan tersebut akan disampaikan
bersamaan dengan usulan revisi

AKAN TETAPI YANG
PALING PENTING HARUS
TETAP DIJAGA ADALAH
SUPREMASI SIPIL DALAM
MENJALANKAN RODA Anggota Komisi I DPR
RI Dave Akbarshah
PEMERINTAHAN DAN Fikarno.
RODA DEMOKRASI YANG
HIDUP DI INDONESIA

UU TNI yang akan diserahkan
pemerintah ke DPR RI.
Menanggapi hal
tersebut, Anggota
Komisi I DPR Scan QR
untuk berita
RI Dave Akbarshah selengkapnya
Fikarno menilai
usulan Menko
Kemaritiman
FOTO: RUNI/NVL

10 Nomor 1213/IV/VIII/2022 • Agustus 2022