Page 15 - BULETIN 1213

KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemerintah Harus Sudah seharusnya Pemerintah tidak
menaikan harga BBM subsidi dan
fokus merevisi Perpres Nomor 191
Awasi Anggaran
Tahun 2014 tentang Penyediaan,
Pendistribusian, dan Harga Eceran
BBM, sehingga subsidi yang
Subsidi yang Terus
dikeluarkan menjadi tepat sasaran,”
tandas Sartono.
Pemerintah, lanjut legislator dapil
Membengkak
Jawa Timur VII itu, harus mengatur
skala prioritas dalam melaksanakan
proyek pembangunan. Menurut
Sartono, pemerintah sebaiknya
menunda sejumlah proyek yang
emerintah sinilah urgen bagi pemerintah untuk menggunakan anggaran besar dan
menganggarkan fokus pada revisi Perpres BBM, agar mengalokasikan anggaran tersebut
dana subsidi sebesar subsidi jatuh kepada masyarakat untuk subsidi maupun program
Rp502 triliun dalam yang berhak,” kata Sartono saat yang dapat membantu peningkatan
P pengantar RAPBN 2023. diwawancara Parlementaria lewat ekonomi masyarakat.
Anggaran subsidi tersebut mayoritas pesan teks, Selasa (16/8). “Konflik Rusia-Ukraina membuat
digunakan untuk menyubsidi sektor Ditambahkan politisi Partai harga minyak dan gas bumi semakin
energi. Dengan besarnya alokasi Demokrat itu, saat ini masyarakat melambung. Harga minyak yang
anggaran subsidi tersebut, Anggota sudah merasakan lonjakan harga tinggi ini membuat inflasi juga
Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo pangan dan energi yang sangat melonjak. Indonesia memang negara
mengingatkan pemerintah harus tinggi. Saat yang sama ekonomi penghasil migas, namun lapangan
lebih ketat mengawasi distribusi masyarakat baru berangsur membaik migas kita sudah sangat tua, dan
barang subsidi. dari pengaruh pandemi Covid-19. memiliki penurunan tingkat produksi
“Memang anggaran subsidi kita “Kenaikan LPG dan BBM yang besar. Oleh karena itu, transisi
sangat besar, yaitu Rp502 triliun. nonsubsidi juga energi dengan menggunakan
Namun, bukan tidak mungkin semakin membuat energi terbarukan menjadi solusi
anggaran ini kembali membesar tekanan yang tepat, agar Indonesia
apabila pemerintah tidak dapat ekonomi bagi tidak bergantung dengan
mengawasi pendistribusiannya. Di masyarakat. energi fosil,” tutup Sartono.
l mh/aha

Anggota Komisi VII DPR RI
Sartono Hutomo.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya

FOTO: AZKA/NVL

Nomor 1213/IV/VIII/2022 • Agustus 2022 15