Page 21 - BULETIN 1190

Pentingnya Jadi pendampingan di dalam
ITTAMA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pendampingan teman-teman (di unit kerja) yang
penyusunan KAK (Kerangka Acuan
Kerja), kemudian HPS (Harga Perkiraan
Sendiri). Ini sangat tergantung dengan

menyelenggarakan pengadaan barang
untuk Hindari
dan jasa. Beberapa tahun terakhir,
banyak teman-teman di unit kerja yang
meminta pendampingan Ittama ketika
Penyimpangan
akan melakukan pengadaan barang
Totok menambahkan, dengan
Pengelolaan dan jasa,” jelas Totok.
pelibatan Ittama DPR RI dalam
perencanaan anggaran, sehingga
Keuangan Negara Ittama dapat memberikan rekomendasi-
rekomendasi di awal, sehingga unit
kerja bisa menghindari terjadinya
deviasi atau penyimpangan. Selain
itu, perlu adanya manajamen risiko.
Sehingga dalam konteks ini, unit kerja
harus melakukan identifikasi risiko
nspektur Utama (Irtama) Sekretariat yang mungkin akan terjadi dalam
Jenderal DPR RI Setyanta pelaksanaan tugas tersebut. Sehingga
Nugraha menekankan pentingnya jika risikonya sudah dipetakan,
Ipendampingan dan pengawasan maka dapat dilakukan mitigasi dan
dari Inspektorat Utama DPR RI kepada pengendaliannya. Tujuan mitigasi dan
unit-unit kerja di lingkungan Setjen pengendalian itu untuk memastikan
DPR RI, guna menghindari deviasi atau bahwa tujuan kegiatan akan tercapai,
penyimpangan dalam pengelolaan dan tidak ada penyimpangan
keuangan negara. Salah satu langkah yang berpotensi menjadi temuan
mitigasi pertama yang dapat dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
adalah pengawasan saat perencanaan karena sesuai dengan rancangan
anggaran, dengan format reviu. perencanaannya.
Demikian diungkapkan Totok, “Kegiatan-kegiatan semacam ini
sapaan akrab Setyanta Nugraha, di memang yang kita lakukan ini untuk
sela-sela menghadiri Focus Group membantu teman-teman pelaksana,
Discussion (FGD) Inspektorat khususnya Pejabat Pembuat Komitmen
Utama DPR RI bertema ‘Peran (PPK), supaya bisa memahami
Pejabat Pembuat Komitmen dan bagaimana aturan mainnya dalam
Stakeholder dalam Pengadaan pengadaan barang dan jasa. Tetapi
Barang/Jasa Pemerintah’ di dari kita sendiri itu menyampaikan
Kota Tangerang, Banten, permasalahan berulang dalam
Jumat (11/3). FGD ini pengadaan barang dan jasa ini apa sih.
menghadirkan sejumlah Dan kita menawarkan mitigasinya
narasumber dari Ittama dan seperti apa. Kita sudah menawarkan
Lembaga Kebijakan Pengadaan (pendampingan) ini, dan nanti teman-
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). teman harus memahami jika terjadi
“Jadi pada saat reviu (perencanaan) (permasalahan) seperti ini, mitigasinya
itu kita ingin memastikan keyakinan seperti ini. Kita membuka ruang, pintu
meskipun terbatas, apakah teman- untuk konsultasi, pendampingan,
teman (di unit kerja) itu mengusulkan dan lain sebagainya. Intinya
anggaran sesuai kaidah-kaidah dalam kita support bagaimana meningkatkan
Irtama DPR RI Setyanta Nugraha. Foto: Sofyan/nvl pengusulan anggaran. Yang kedua pengelolaan keuangan yang baik di
kita menawarkan pendampingan. Setjen DPR RI,” komitmen Totok. sf

Nomor 1190/II/III/2022 • Maret 2022 21