Page 17 - BULETIN 1190
P. 17

KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Masih Batas Normal, Rencana
               Kenaikan PPN 11 Persen Tak



               Akan Timbulkan Gejolak Sosial








                                                  “Rencana kenaikan itu sudah sesuai
                         nggota Komisi XI DPR RI
                         Wihadi Wiyanto menilai   dengan UU Harmonisasi Peraturan   2023. Hal itu sebagaimana ketentuan
                                                                               dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020
                         rencana kenaikan tarif   Perpajakan, revisi dari UU KUP   yang telah diundangkan dalam UU
               A Pajak Pertambahan Nilai       sebelumnya. Sesuai UU, seharusnya   Nomor 2 Tahun 2020. 
               (PPN) menjadi sebesar 11 persen masih   bahkan kenaikannya 12 persen.   Menurut Wihadi, rencana kenaikan
               dalam batas normal dan tidak akan   Namun, secara bertahap kenaikan PPN   PPN ini tidak satu-satunya upaya
               timbulkan gejolak sosial di masyarakat.   ini. Itu sudah sesuai dengan amanat   mengembalikan defisit tiga persen
               Menurutnya, rencana itu sudah sesuai   UU yang kita diskusi bersama antara   tersebut. Hal itu karena juga ada
               melalui pertimbangan dan keputusan   DPR dengan pemerintah. ” ujar Wihadi   pemasukan dari sektor lain untuk
               bersama DPR RI dan pemerintah.   saat dihubungi Parlementaria melalui   tercatat dalam APBN. Misalnya
                                               sambungan telepon, Rabu (9/3).  peningkatan Pendapatan Negara
                                                   Di sisi lain, ia pun mengakui bahwa   Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ekspor
                                               kenaikan PPN ini juga bagian dari   batu bara dan kelapa sawit (Crude
                                               rencana untuk mengembalikan defisit   Palm Oil/CPO). 
                                               APBN ke angka maksimal tiga persen   “Jadi, saya kira itu tidak masalah
                                               yang di targetkan paling lambat pada   kenaikan PPN ini. Jadi (kenaikan) itu
                                                                               kan bagian daripada penerimaan, tetapi
                                                                               tidak serta merta itu merupakan satu-
                                                   Anggota Komisi XI DPR RI    satunya yang dianggap bisa menekan
                                                   Wihadi Wiyanto. Foto: Jaka/nvl
                                                                               definisi tiga persen,” jelas Anggota
                                                                               Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini. 
                                                                                  Di sisi lain, ia pun turut menampik
                                                                               bahwa kenaikan PPN ini akan menjadi
                                                                               alasan kenaikan harga kebutuhan
                                                                               barang pokok jelang bulan puasa saat
                                                                               ini. Sebab, kenaikan harga kebutuhan
                                                                               pokok sudah otomatis terjadi tiap
                                                                               tahun. “Jadi tidak gara-gara kenaikan
                                                                               PPN ini semua akan naik. Itu kan tidak
                                                                               ada,” tegas Wihadi. 
                                                                                  Diketahui, tarif PPN direncanakan
                                                                                  naik menjadi 11 persen dari 10
                                                                                      persen mulai 1 April 2022.
                                                                                         Namun, pemerintah masih
                                                                                          menimbang-nimbang
                                                                                           lagi. Mengingat kondisi
                                                                                            ekonomi Indonesia
                                                                                            masih dalam
                                                                                             ketidakpastian, juga
                                                                                             dalam kondisi harga
                                                                                             pangan yang masih
                                                                                              tinggi.   rdn/sf


                                                                                Nomor 1190/II/III/2022  •  Maret 2022  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22