Page 13 - BULETIN 1190

KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemerintah Tak
Pernah Miliki

Rencana Agar Gas

Elpiji Subsidi Tepat

Sasaran

Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini menilai
akan semakin memberatkan kondisi
APBN yang hingga saat ini harus
menanggung beban subsidi minyak
dan gas (migas).
“Di tengah situasi masyarakat
sedang berat, kami dari F-PKS
sangat menyayangkannya. Karena
kenaikan (harga komoditas energi)
yang berturut-turut, BBM naik,
gas juga naik. Harusnya (harga)
jangan naik dulu, tunggu sampai
perekonomian membaik dulu. Kan
(beban) masyarakat jadi berat,” kritik
Diah.
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari. Foto: Munchen/nvl Diah menjelaskan, meski
Indonesia merupakan salah satu
nggota Komisi VII DPR RI mikro makanan, dan sebagainya negara dengan potensi gas alam
Diah Nurwitasari menilai yang menggunakan gas elpiji non- yang besar di dunia, tetapi pada
pemerintah tidak pernah subsidi. Karena itu, ia menyayangkan kenyataannya, jutaan ton gas
A memiliki rencana untuk keputusan pemerintah ini, meskipun elpiji yang setiap hari dikonsumsi
melakukan pencegahan agar subsidi komparasi penggunaan gas elpiji masyarakatnya adalah berasal
gas elpiji tepat sasaran. Hal ini dalam subsidi dan non-subsidi adalah 93 dari importasi dari negara lain. Hal
rangka menanggapi keputusan persen berbanding 7 persen. ini terjadi karena Indonesia tidak
pemerintah melalui PT Pertamina “Nah kalau (harga gas elpiji non- memiliki teknologi dan infrastruktur
Patra Niaga yang telah menaikkan subsidi) naik kan mereka (pelaku untuk mengolah bahan baku menjadi
harga gas elpiji nonsubsidi dengan usaha)kena imbas, malah nantinya gas elpiji yang siap digunakan.
kenaikan 21 persen dari rata-rata mereka beralih ke elpiji bersubsidi. “Jadi jutaan ton elpiji itu impor,
harga CPA (Contract Price Aramco) Itu artinya, pemerintah hanya karena walaupun potensi gas
sepanjang tahun 2021. mengandalkan fungsi pengawasan alam kita besar, tapi cuma sedikit
Diah menambahkan, tidak semua saja,” jelasnya dalam keterangan pers yang bisa langsung diubah jadi
pengguna gas elpiji non-subsidi kepada Parlementaria, Minggu (13/3). elpiji. Karena untuk mengubah
tergolong masyarakat menengah Jika terjadi peralihan penggunaan itu diperlukan teknologi dan
ke atas. Tetapi, juga banyak Usaha dari gas elpiji 12 kilogram non-subsidi infrastruktur tersendiri dan kita tidak
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), gas elpiji 3 kilogram bersubsidi, punya itu,” ujar legislator dapil Jawa
seperti rumah makan, industri Anggota Fraksi Partai Keadilan Barat II itu. rdn/sf

Nomor 1190/II/III/2022 • Maret 2022 13