Page 10 - BULETIN 1190
P. 10

BULETIN            Parlementaria                                 subsidi itu diberikan dalam bentuk



            Ono Surono Minta
    KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Pupuk Indonesia   pupuknya dihapuskan. Inilah pemikiran-
                                                                             uang kepada petani, tapi program
                                                                             pemikiran yang tentunya bisa
                                                                             didiskusikan dengan pemerintah dan
                                                                             dengan stakeholder yang bertanggung
            Benahi Distribusi
                                                                             jawab,” pungkas Ono. 
                                                                               Selain itu, kata legislator dapil Jawa
                                                                             Barat VIII tersebut, Rencana Definitif
            Pupuk Bersubsidi
                                                                             Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yang
                                                                             jumlahnya mencapai 20 juta ton dengan
                                                                             kebutuhan anggaran sekitar Rp70 triliun
                                                                             tidak sebanding dengan dana yang
                                                                             bisa disiapkan pemerintah. Selama ini
                                                                             dana subsidi pupuk ini yang disiapkan
                      nggota Komisi IV DPR   pupuk,” ujar Ono saat mengikuti   pemerintah hanya setengahnya dari
                      RI Ono Surono meminta   kunjungan kerja reses Komisi IV DPR   jumlah yang dibutuhkan petani, antara
                      agar PT Pupuk Indonesia   RI mengunjungi Gudang PIHC di   Rp30-35 triliun. 
            A Holding Company               Pekanbaru, Riau, Selasa (8/3).     “Dengan kondisi seperti ini, apakah
            (PIHC) membenahi berbagai macam    Menurut politisi PDI-Perjuangan ini,   kita harus dorong terus anggaran
            permasalahan distribusi, khususnya   akibat kelangkaan pupuk bersubsidi ini,   subsidi pupuk ini sampai memenuhi
            untuk pupuk bersubsidi. Pasalnya,   ada aspirasi dari petani yang meminta   kebutuhan yang diinginkan petani?
            di hampir beberapa wilayah saat ia   agar program pupuk bersubsidi ini   Di sisi lain, banyak pihak yang masih
            mengikuti kunjungan kerja Komisi   dihapuskan saja, kemudian diganti   meragukan validasi dan akurasi
            IV DPR RI ke daerah pertanian,   menjadi subsidi akhir atau subsidi   RDKK, harus juga ada pendataan
            masalahnya hampir sama.         produk pertaniannya. Hal ini tentu harus   kembali. Karena di Undang-Undang
               “Setiap kunjungan kami ke wilayah   didiskusikan bersama antara Komisi IV   Perlindungan dan Pemberdayaan
            daerah pertanian, keluhannya hampir   dengan Pemerintah, apakah memang   Petani, yang berhak mendapatkan
            sama seperti itu. Protes petani itu terkait   memungkinkan ide ini dilakukan.   pupuk bersubsidi adalah petani kecil
            dengan kelangkaan pupuk dan harga   “Kalau kita lihat berbagai macam   yang memiliki lahan kurang dari 2
            pupuk yang mahal. Sehingga inilah   analisis yang menyatakan bahwa,   hektar. Apakah sudah benar selama ini
            yang menjadi catatan bagi Komisi IV   satu hektar lahan pertanian padi itu   hanya petani kecil yang mendapatkan
            dan pemerintah untuk membenahi   alokasi subsidi pupuknya sekitar   pupuk subsidi itu, jangan-jangan petani
            terkait dengan tata niaga distribusi   Rp700 ribu. Apakah nanti mungkin   besar juga dapat,” seloroh Ono.   jk/sf




























            Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Pekanbaru, Riau. Foto: Jaka/nvl


            10   Nomor 1190/II/III/2022  •  Maret 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15