Page 7 - BULETIN 1190
P. 7
Luqman Hakim:
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemekaran DOB Papua Masih
Pembahasan Awal
PENTING SAYA
TEGASKAN
BAHWA TUJUAN
PEMBENTUKAN DOB
DI PAPUA DAN PAPUA
BARAT ADALAH
UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN
DAN KEADILAN BAGI
MASYARAKAT DI SANA
di sana,” ujar legislator dapil Jawa
Tengah VI tersebut.
Luqman berjanji akan menyerap
semua aspirasi masyarakat lokal
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Foto: Geraldi/nvl sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan pemekaran
akil Ketua Komisi Dikatakan politisi PKB tersebut, provinsi di Papua. “Karena itu, semua
II DPR RI Luqman pemekaran Papua dan Papua Barat aspirasi yang berkembang akan
Hakim menyampaikan akan tetap dilakukan sebagaimana diserap dan dipertimbangkan dengan
W bahwa rencana amanat dalam Undang-Undang sungguh-sungguh oleh Komisi II DPR
pemekaran provinsi di Papua masih Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid dan pemerintah. Itu pasti,” tegasnya.
dalam pembahasan tingkat awal II. “Rencana pembentukan DOB di Seperti dikabarkan, ribuan massa
antara Komisi II DPR RI dengan Papua dan Papua Barat merupakan di Wamena menggelar aksi unjuk
pemerintah. Belum diputuskan tindak lanjut dari UU Nomor 2 rasa karena menolak pertemuan
mengenai jumlah Daerah Otonomi Tahun 2021 tentang Otonomi 9 bupati di wilayah adat Lapago
Baru (DOB) yang akan dibentuk di Khusus Papua,” ucapnya. dengan pemerintah pusat terkait
wilayah Papua. Terkait aksi penolakan pemekaran Papua, khususnya Provinsi
“Mengenai pembentukan DOB masyarakat Papua, Luqman Papua Pegunungan Tengah. Mereka
di Papua dan Papua Barat masih mengatakan, pemekaran menilai pemekaran Papua terkesan
pada tahap awal pembahasan antara wilayah dilakukan dalam rangka dipaksakan oleh pemerintah pusat
Komisi II dengan Kemendagri. Belum meningkatkan kesejahteraan orang dan elite politik Papua secara sepihak.
ada keputusan mengenai berapa asli Papua. “Penting saya tegaskan Menurut mereka, pemekaran Papua
jumlah DOB yang akan dibahas bahwa tujuan pembentukan DOB tidak menjawab persoalan di Papua,
menjadi RUU,” ungkap Luqman dalam di Papua dan Papua Barat adalah justru menambah malapetaka bagi
keterangan persnya yang diterima untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga mereka
Parlementaria, Senin (14/3). dan keadilan bagi masyarakat menolak pemekaran Papua. dep/sf
Nomor 1190/II/III/2022 • Maret 2022 7
