Page 14 - BULETIN 1190

BULETIN Parlementaria ini BPJPH Kemenag telah menetapkan

Legislator Apresiasi
Sebagaimana diketahui, baru-baru
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pergantian Label label halal melalui Keputusan Kepala

BPJPH Nomor 40 Tahun 2022
tentang Penetapan Label Halal.
Label halal dengan desain baru itu
Halal oleh BPJPH
berlaku secara nasional. Sehingga
menurut Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas label tersebut secara
bertahap akan menggantikan label

Pasalnya, sebagaimana ketentuan
nggota Komisi VIII DPR RI
undang-undang, Sertifikasi halal
M. Husni mengapresiasi atau wewenang sertifikasi halal ke Halal yang dikeluarkan oleh MUI.
diselenggarakan oleh pemerintah,
BPJPH itu akan memudahkan para
adanya pergantian label pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, bukan lagi ormas. ayu/sf
A atau desain halal oleh dan Menengah) dalam memperoleh
Kementerian Agama baru-baru ini. Hal sertifikat atau label halal. Pasalnya,
ini sekaligus memperkuat fungsi Badan selama ini mereka (para pelaku UMKM)
Penyelenggara Jaminan Produk Halal terutama yang berada di daerah-daerah
(BPJPH) Kemenag itu sendiri. mengaku sulit mendapatkan sertifikat BERALIHNYA OTORITAS
“Sebenarnya keberadaan BPJPH ini halal. Meskipun telah mengajukan
kan sudah lama, dan dengan adanya permohonan sertifikasi. ATAU WEWENANG
pergantian label atau desain halal baru ini “Saya berharap peralihan otoritas SERTIFIKASI HALAL
menjadi tanda beralihnya sebagian fungsi atau wewenang sertifikasi halal KE BPJPH ITU AKAN
MUI (Majelis Ulama Indonesia) ke BPJPH ke BPJPH ini akan membantu atau MEMUDAHKAN
terkait sertifikasi halal. Pada akhirnya memudahkan para UMKM dalam PARA PELAKU UMKM
hal ini akan memperkuat fungsi dari mendapatkan sertifikasi produk halal, (USAHA MIKRO, KECIL,
BPJPH itu sendiri. Oleh karenanya saya yang selama ini menurut mereka sangat
sangat mengapresiasi itu,” ujar Husni saat sulit diperoleh. Namun tentu tidak DAN MENENGAH)
dihubungi Parlementaria, Senin (14/3). mengurangi kualitas dari proses uji DALAM MEMPEROLEH
Dilanjutkan Husni, pihaknya coba pemberian sertifikat halal,” harap SERTIFIKAT ATAU LABEL
berharap dengan beralihnya otoritas politisi Partai Gerindra tersebut. HALAL

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni. Foto: Jaka/nvl

14 Nomor 1190/II/III/2022 • Maret 2022