Page 8 - BULETIN 1217

BULETIN Parlementaria

Komisi III Serap Masukan
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RUU KUHAP di Yogyakarta

omisi III DPR RI
“Sesungguhnya RUU KUHAP
melaksanakan
ini diinisasi oleh pemerintah yang
Kunjungan Kerja
Spesifik dalam
Akademik dan RUU-nya untuk
Bambang Wuryanto
dibahas bersama,” ujar Bambang
K rangka menyerap masuk ke DPR dengan Naskah Ketua Komisi III DPR RI
masukan dari para mitra kerja usai pertemuan Komisi III DPR RI
terkait pembahasan Rancangan dengan Kajati DIY Katarina Endang
Undang-Undang Kitab Undang- Sarwestri, Kapolda DIY Irjen Pol
undang Hukum Acara Perdata (RUU Asep Suhendar, Ketua Pengadilan
KUHAP) di Provinsi Daerah Istimewa Tinggi DIY Setyawan Hartono,
Yogyakarta (DIY). Ketua Komisi III DPR dan Akademisi UGM Herliana, di
RI Bambang Wuryanto menjelaskan, Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi DI
melalui kunjungan ini pihaknya Yogyakarta, Kamis (8/9).
hendak mendengar masukan, bukan Menurut politisi PDI-Perjuangan
untuk mencapai satu kesimpulan. itu, dalam pertemuan tersebut,
FOTO: RIDWAN/PDT

Komisi III Serap Aspirasi

RUU HAPer di Bali

di seluruh Indonesia dan berlaku
untuk semua warga Negara
Indonesia tanpa membedakan
golongan.
Untuk itu, Komisi IIII DPR RI
melakukan revisi UU HAPer sebagai
upaya meningkatkan pembangunan
hukum nasional dengan
memperhatikan kesadaran dan
kebutuhan hukum yang berkembang
FOTO: RIA/PDT di masyarakat. “Perkembangan
masyarakat yang sangat cepat dan
Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Bali. pengaruh globalisasi menuntut
adanya hukum acara perdata yang
ndang-Undang voor de Buitengewesten (RBg) dapat mengatasi persengketaan di
tentang Hukum dan Reglement op de bidang keperdataan dengan cara
Acara Perdata Rechtsvordering (Rv). Hal tersebut yang efektif dan efisien,” kata Wakil
(UU HAPer) di tentunya sudah tidak sesuai dengan Ketua Komisi III DPR RI Ahmad
U Indonesia saat kondisi saat ini, yang tidak lagi ada Sahroni saat memimpin Tim Kunspek
ini masih menggunakan produk pembagian wilayah Jawa-Madura Komisi III DPR RI ke Bali, Jumat (9/9).
kolonial berupa Herziene Inlandsch dan di luar Jawa dan Madura. Sahroni memaparkan, pokok-
Reglement (HIR), Rechtreglement Keberlakuan hukum acara perdata pokok isu krusial dari RUU

8 Nomor 1217/III/IX/2022 • September 2022