Page 13 - BULETIN 1217

Komisi VII: Jika Izin
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PT Kedap Sayaaq Tak Lengkap,

Maka Harus Ditindak

RI juga mendapati info bahwa Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
PT Kedap Sayaaq sudah dicabut oleh
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM), sehingga
perusahaan itu sudah tidak boleh
melakukan penambangan di area
hutan.
“Kita langsung meninjau terkait
juga penyegelan yang dilakukan
oleh Kementerian Lingkungan
Hidup. Memang kami melihat ada
beberapa hal yang perlu kita dalami
terkait izin-izin yang harus dipenuhi
oleh perusahaan tersebut. Namun
kita juga tidak bisa mengabaikan
ada hal-hal lain, keputusan-
FOTO: AARON/PDT keputusan pengadilan yang harus
kita telusuri kebenarannya serta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI saat menuju langsung lokasi penambangan PT Kedap Sayaaq. keakuratannya. Bagaimanapun itu
perusahaan dalam hal ini dalam
pengawasan pengadilan yang kita
harus dukung. Dan juga kita minta
ementerian Lingkungan oleh perusahaan tersebut,” tegas Kementerian ESDM berhati-hati
Hidup dan Kehutanan Bambang, usai memimpin Tim dalam menerbitkan RKAB (Rencana
(KLHK) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi Kerja dan Anggaran Biaya),” tegas
penyegelan atau VII DPR RI dan mitra kerja terkait Bambang.
K penghentian sementara untuk mengecek langsung lokasi Terkait soal penyegelan,
operasional perusahaan tambang penambangan PT Kedap Sayaaq, Bambang kembali menegaskan
batu bara PT Kedap Sayaaq di Kutai di Kutai Barat, Kaltim, Jumat (9/9). merupakan domain dari kementerian
Barat, Kalimantan Barat, beberapa Diketahui, lokasi tambang PT terkait. Sementara oleh dinas terkait,
waktu yang lalu. Penyegelan ini pun Kedap Sayaaq meliputi wilayah tiga masih ada yang belum dilengkapi
sempat ditentang oleh masyarakat. kampung di Kutai Barat, yakni Tukul, oleh perusahaan. “Kita akan cek
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Long Daliq dan Keliwai. lagi soal RKAB yang dikeluarkan
Bambang Haryadi menegaskan, jika Politisi Partai Gerindra itu oleh Kementerian ESDM. Apakah
memang perizinan PT Kedap Sayaaq mengatakan, pihaknya mendapat memang sudah sesuai ketentuan
tak lengkap, maka perusahaan harus informasi adanya pelanggaran PT yang benar, atau tidak. Kami
ditindak. Kedap Sayaaq terkait penambangan berterima kasih kepada perusahaan,
“Kita akan lakukan pendalaman di area hutan, pencemaran tadi sudah kasih data-data ke kami. Scan QR
untuk berita
terkait beberapa pelanggaran lingkungan, sengketa hak atas tanah Tapi kami akan kroscek lagi ke pihak selengkapnya
yang memang nyata kami lihat adat dan ketidakmaksimalan dalam terkaitnya. Tentu kita tidak melihat
di lapangan, dan ada dugaan menunaikan tanggung jawab sosial dari satu pihak saja, harus balance,”
praktek illegal mining yang dilakukan perusahan. Selain itu, Komisi VII DPR pungkas Bambang. l ron/sf

Nomor 1217/III/IX/2022 • September 2022 13