Page 16 - BULETIN 1217

BULETIN Parlementaria

Revisi RUU Kepariwisataan
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Diharapkan Mencakup Pengaturan

Menyeluruh dan Komprehensif

akil Ketua Komisi
X DPR RI Agustina
Wilujeng
Pramestuti
W menilai Undang-
Undang (UU) Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan
masih dianggap belum optimal
mencapai tujuannya. Begitupun FOTO:TIARA/PDT
dengan pengimplementasiannya
yang belum berjalan efektif. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB.
Pasalnya seiring berkembangnya
teknologi dan informasi banyak hal
yang berkembang dalam sektor pengembangan destinasi wisata Saat ini Komisi X DPR RI
kepariwisataan sehingga menurutnya lokal yang dikembangkan menjadi sedang melakukan penyusunan
hal tersebut perlu disesuaikan, di destinasi wisata internasional. Naskah Akademik RUU tentang
tengah dampak pandemi Covid-19 “Komisi X DPR juga mendorong Kepariwisataan. Sebagai wujud
terhadap sektor pariwisata yang perlu pengembangan pariwisata nasional, pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi
juga diperhatikan. wajib mempertahankan kekayaan X DPR RI telah menyampaikan
“Dalam kurun waktu 13 tahun budaya, sejarah dan memperhatikan surat ke Badan Legislasi Scan QR
berlaku, UU tentang Kepariwisataan kondisi sosial masyarakat setempat, bahwa RUU Penggantian UU untuk berita
selengkapnya
masih dianggap belum optimal dan serta memelihara kekayaan alam dan Nomor 10 Tahun 2009 tentang
implementasinya belum sepenuhnya keberlanjutan lingkungan,” ungkap Kepariwisataan sebagai Prolegnas
berjalan efektif. Oleh karena itu politisi PDI-Perjuangan itu. Prioritas Tahun 2023. l tra/aha
Komisi X DPR RI memandang perlu
melakukan penggantian terhadap UU UU Kepariwisataan
Kepariwisataan melalui perubahan
arah dan jangkauan pengaturan yang
lebih menyeluruh dan komprehensif,” Perlu Diganti
jelas Agustina saat memimpin
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X
DPR RI yang dihadiri jajaran Pemda
dan mitra kerja terkait ke Lombok, im Kunjungan Kerja Destinasi Danau Toba, akademisi,
Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin Spesifik Panja RUU serta para pemangku kepentingan
(12/9). Kepariwisataan bidang pariwisata dan ekonomi
Terhadap rencana penyusunan Komisi X DPR RI yang kreatif di Sumut.
RUU Kepariwisataan tersebut T dipimpin Anggota Sofyan menyampaikan,
Agustina menambahkan, Komisi Komisi X DPR RI Sofyan Tan Komisi X DPR RI memandang
X DPR RI memiliki pandangan menggelar pertemuan dengan perlu melakukan penggantian
bahwa RUU Kepariwisataan harus Bupati Tapanuli Utara, DPRD terhadap UU Kepariwisataan
memberikan penekanan terhadap Provinsi Sumatera Utara, para melalui perubahan arah dan
keterlibatan dan kesejahteraan pemangku kepentingan Kawasan jangkauan pengaturan yang lebih
masyarakat lokal, serta UMKM dalam

16 Nomor 1217/III/IX/2022 • September 2022