Page 17 - BULETIN 1217

Pariwisata Labuan Bajo mengakses pelayanan, itu menjadi
sesuatu yang membutuhkan
Diharapkan Beri Kontribusi perhatian kita bersama,” jelas Hetifah.
Politisi Partai Golkar tersebut
menambahkan, permasalahan lain
Sosial dan Ekonomi kepada yang turut mengemuka dalam
pertemuan adalah sinkronisasi
Masyarakat kebijakan antar berbagai peraturan
perundang-undangan, termasuk
dengan regulasi otonomi daerah,
serta peran pemerintah kabupaten/
kota, pemerintah provinsi, hingga
isata bahari di Pelaksana Otorita Labuan Bajo pemerintah pusat menjadi sangat
Labuan Bajo, Flores (BPOLBF), Direksi PT penting dalam isu pariwisata.
Kabupaten Flobamor, sivitas akademika Menurutnya, pemkab/
Manggarai Universitas Nusa Cendana, dan pemkot juga bisa
W Barat, Provinsi Organisasi Kepariwisataan (PHRI, mendapat peluang
Nusa Tenggara Barat, menjadi ASITA, GAHAWISTRI, AKPI, dan yang sama
perhatian Komisi X DPR RI. Wakil HPI), serta perwakilan Kementerian besarnya dengan
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Pariwisata dan Eknomi Kreatif, di pemprov. l sf
Sjaifudian mengatakan, ada sejumlah Labuan Bajo, NTT, Senin (12/9).
permasalahan di Labuan Bajo yang “Ada situasi (di Labuan
perlu mendapat perhatian bersama. Bajo) yang membutuhkan Wakil Ketua Komisi X
Semenjak isu kenaikan harga tiket perhatian kita bersama. Kita DPR RI
masuk Taman Nasional Komodo mendengar banyak masukan dari Hetifah Sjaifudian.
mencuat di tengah masyarakat, berbagai stakeholder di Labuan
turut berdampak pada kedatangan Bajo, agar pariwisata bisa betul-
wisatawan ke Labuan Bajo. betul memberikan kontribusi secara
Demikian terungkap dalam ekonomi maupun sosial kepada
pertemuan Tim Kunjungan Kerja masyarakat lokal. (Lalu) bagaimana
Spesifik Komisi X DPR RI dengan wisata bahari itu juga memberikan
Scan QR
untuk berita
selengkapnya Bupati Manggarai Barat, Kepala kesempatan dan peluang usaha
Dinas Pariwisata dan Ekraf NTT, bagi masyarakat lokal di darat. FOTO:SOFYAN/PDT
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dan terkait perizinan, maupun
Manggarai Barat, Kepala Badan juga bagaimana konsumen bisa

menyeluruh dan komprehensif. wisata serta kebutuhan wisata
“Saat Rapat Kerja Komisi X dengan masyarakat,” tegasnya.
Menparekraf tanggal 8 September Politisi PDI Perjuangan tersebut
2022, Komisi X DPR RI telah menjelaskan, hal yang menjadi fokus
Anggota Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf untuk utama di dalam RUU Kepariwisataan
Sofyan Tan mengindentifikasi berbagai macam adalah mengenai soal
hal atas inisiatif Komisi X untuk penyelenggaraan kepariwisataan,
merevisi UU Kepariwisataan,” kata tugas dan wewenang pemerintah
Sofyan di Tapanuli, Senin (12/9). dan pemerintah daerah, destinasi
Dikatakannya, Menparekraf RI dan industri pariwisata, pemasaran
telah melakukan langkah-langkah pariwisata, kelembagaan pariwisata,
penyusunan RUU Kepariwisataan. desa wisata dan kampung tematik,
“Kehadiran RUU Kepariwisataan kawasan strategis pariwisata, Scan QR
untuk berita
ini antara lain untuk memperbaiki asosiasi pariwisata, SDM, teknologi selengkapnya
regulasi dan tata kelola bidang informasi pariwisata, peran serta
FOTO: DEP/PDT kepariwisataan, penyesuaian dengan masyarakat, dan pendanaan
perkembangan jenis dan bentuk
pariwisata. l dep/aha

Nomor 1217/III/IX/2022 • September 2022 17