Page 2 - BULETIN 1191

BULETIN Parlementaria

DPR Pertanyakan
KOMISI VI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kinerja Kemendag Tangani SETJEN • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Persoalan Minyak Goreng

Foto bersama Pimpinan BURT DPR RI, Anggta DPR RI dan pejabat Setjen DPR RI usai mengikuti pelantikan Deputi Administrasi Setjen DPR RI. Foto: Runi/nvl
Pelantikan Deputi Administrasi

Setjen DPR Diharapkan Beri

Semangat Baru

Pimpinan Komisi VI DPR RI saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan. Foto: Jaka
umariyandono dilantik menuturkan bila Setjen DPR RI mencapai good governance. Namun
akil Ketua yang lalu yang melepas harga minyak seperti Kementerian Koordinator menjadi Deputi Bidang masih memiliki pekerjaan rumah (PR) Indra percaya bila Sumariyandono
Komisi IV DPR RI goreng sesuai harga pasar. Perekonomian dan Kementerian Administrasi Sekretariat untuk mengisi jabatan lain yang juga mampu menjawab tantangan
Mohamad Hekal Selain menghapus HET minyak Perindustrian. “Kok saya dengar ada S Jenderal (Setjen) masih kosong. “PR berikutnya bagi tersebut. “Saya kira figur Pak Dono
W mempertanyakan goreng kemasan, pemerintah juga beberapa pengaturan yang akan DPR RI yang baru. Sebelumnya kesetjenan untuk segera mengisi adalah figur yang cukup mumpuni
kinerja Kementerian Perdagangan memutuskan untuk menghapus dilakukan dengan kementerian lain Sumariyandono menjabat sebagai tidak hanya Deputi persidangan yang untuk mempengaruhi iklim organisasi
(Kemendag) dalam menangani kebijakan Domestic Market Obligation yang seharusnya menjadi ranah Kepala Biro Perencanaan dan Data kosong, tapi bila ada biro, kabag dan untuk tumbuh lebih baik ke depan,”
persoalan minyak goreng yang terjadi (DMO) dan Domestic Price Obligation bapak. Ini kan terkesan, ya mohon Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat juga kasubag yang kosong harus yakin Indra.
di masyarakat. Hekal menyoroti (DPO) bagi para eksportir kelapa sawit. maaf dianggap kementerian tidak bisa menghadiri prosesi pelantikan, segera diisi, agar kekuatan Setjen ini Sumardiyandono mengaku
keputusan pemerintah untuk Sebelumnya kebijakan pengaturan kerja maka harus diambil alih,” ungkap Ketua Badan Urusan Rumah Tangga bisa full team,” pesan Agung. telah diberi arahan dan ada tiga
menghapus aturan Harga Eceran DMO dan DPO diterapkan dengan Hekal menyayangkan lemahnya posisi (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso Sekretaris Jenderal DPR RI Indra penekanan yang perlu diubah
Tertinggi (HET) minyak goreng tujuan pembatasan ekspor untuk Kemendag dalam polemik ini. mengucapkan selamat dan berharap Iskandar pun berharap terisinya dalam rangka menuju DPR yang
kemasan dan ‘melepasnya’ sesuai menggenjot produksi minyak kelapa Hekal menilai, diperlukan beberapa adanya Deputi Bidang Administrasi posisi Deputi Bidang Administasi lebih modern. Pertama, membenahi
mekanisme pasar yang berlaku. sawit dalam negeri. “Saya kaget pengawalan yang lebih ketat untuk yang baru ini dapat memberikan yang telah lama kosong ini bisa organisasi. Kedua, meningkatkan
“Kok bisa angkat bendera putih waktu dengar kebijakan baru ini. memperkuat posisi Kemendag dalam semangat baru bagi Setjen DPR RI. menjadi satu lini memperkuat Setjen kapasitas sumber daya manusia
pemerintah kita? Kita kalah dengan Sudah tidak ada DMO, tidak ada DPO, krisis ini. Hal tersebut sejalan dengan “Saya mengucapkan selamat DPR RI untuk mempercepat proses dalam menyeimbangi kemajuan
oligarki-oligarki atau kartel-kartel di sudah tidak ada persetujuan ekspor. usulan pembentukan Panitia Kerja kepada pejabat baru, semoga dapat reformasi birokrasi. Kemudian teknologi. Terakhir, memanfaatkan
bidang-bidang tertentu dan baru-baru Lalu wewenang bapak dimana dalam (Panja) terkait bahan pangan dan memberikan semangat baru, harapan meningkatkan kualitas administrasi teknologi informasi secara maksimal
ini terlihat juga hal serupa dengan mengatur ini?” tanya politisi Partai kebutuhan pokok yang diutarakan baru dan juga sekaligus untuk semakin baik dan semakin tertata untuk pelayanan. Selain itu,
batu bara,” ungkap Hekal dalam Rapat Gerindra itu kepada Mendag Lutfi. beberapa Anggota Komisi VI DPR RI melengkapi kesetjenan karena setjen dari sisi akuntabilitas, juga dari Sumardiyandono juga diberi pesan
Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pada paparannya, Mendag yang hadir. “Saya setuju dengan usulan sebagai supporting system perlu sisi pengelolaan anggaran lainnya untuk harus cepat beradaptasi dan
Perdagangan M. Lutfi beserta jajaran Lutfi juga mengungkapkan adanya kita membentuk Panja untuk bahan personil yang lengkap,” ucap Agung termasuk pengelolaan aset. meningkatkan komunikasi karena
Kemendag, di Gedung Nusantara beberapa kewenangan terkait produksi pangan dan kebutuhan pokok dan usai mengikuti pelantikan Deputi Banyaknya jumlah pegawai di ada 575 anggota DPR RI yang perlu
I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3). minyak goreng yang tidak dapat secara bahkan menyerukan juga kalau perlu, Administrasi Setjen DPR RI di Ruang Deputi Bidang Administrasi juga dilayani. “Saya dipesankan juga untuk
Sebelumnya dalam rapat kerja itu, langsung diatur oleh Kemendag. Hal kita revisi undang-undangnya kalau Pustakaloka Gedung Nusantara IV, menjadi tantangan pengelolaannya, bisa menjadi fasilitator, mediator, dan
Mendag Lutfi memaparkan hasil rapat ini menjadikan beberapa kebijakan memang bapak perlu penguatan yang Senayan, Jakarta, Selasa (15/3). agar pelayanan yang dihasilkan komunikator yang baik,” ujar Dono,
terbatas pemerintah beberapa waktu berada di bawah kementerian lain lebih lanjut,” ungkap Haekal. uc/sf Politisi Partai Demokrat ini juga berkualitas ke depannya dan sapaan akrabnya. gal/sf

2 Nomor 1191/III/III/2022 • Maret 2022 Nomor 1191/III/III/2022 • Maret 2022 23