Page 5 - MAJALAH 197

Aspirasi: MIMBAR DEMOKRASI

SEPAKBOLA AMPUTASI PERLU

DUKUNGAN PEMERINTAH

Aspirasi dari Ketua Indonesia Amputee Football (INAF)

etua Indonesia Amputee Football (INAF) Budi menganggarkan Rp3,7 triliun untuk percepatan Sepak Bola
Yahya bersama tim advokasi INAF menemui Nasional, namun lembaga yang dibentuk sejak 2018 ini
Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah untuk tidak termasuk dalam Anggaran tersebut.
menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi INAF sama seperti Sepak Bola pada umumnya, hanya
KINAF. sedikit dimodifikasi dengan menggunakan tongkat. HIngga
Budi menjelaskan selama ini pemerintah dan swasta belum saat ini sudah 73 negara yang mempunyai organisasi
menyadari kelembagaan dan kehadiran INAF. Ia mencontohkan, Sepak Bola Amputasi. Tanggal 03 Maret 2018 terbentuk
baik pemerintah maupun pihak swasta belum memfasilitasi baik INAF dan secara kelembagaan di kui di nternasional tahun
itu dari sisi fasilitas maupun anggaran. Tak hanya itu, Indonesia 2019.
juga masih terus mengimpor alat bantu sepakbola amputasi Besar harapan dari Ketua INAF Budi Karya agar Sepak
yang sudah sesuai dengan standard yang ditetapkan. Bola Amputasi dapat masuk dalam Revisi UU Sistem
Kemenpora pun tidak memasukkan Sepak Bola Amputasi Keolahragaan Nasional (SKN) sehingga dapat dimasukan
ini sebagai prestasi olahraga. Meskipun pemerintah telah ke Renstra Kemenpora RI.

Menerima aduan dan masukan dari INAF, Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah akan
membawa permasalahan ini di Rapat Komisi X DPR RI dan akan berkoordinasi dengan
Anggota Poksi XI F-PKS DPR RI untuk permasalahan pajak alat bantu sepak bola
amputasi. Selain itu, Ledia berkomitmen untuk memasukkan klausul mengenai
perlengkapan olahraga disabilitas, serta adanya pengurangan pajak pada alat bantu
olahraga disabilitas dalam RUU Revisi UU Sistem Keolahragaan Nasional.

MIMBAR DEMOKRASI menghadirkan aspirasi dari masyarakat yang langsung diserap dan diterima oleh Anggota DPR RI di
Rumah Rakyat agar segera dapat ditindaklanjuti baik oleh Anggota DPR RI maupun oleh Pemerintah

TH. 2021 EDISI 197 PARLEMENTARIA 5