Page 10 - MAJALAH 197

LAPORAN UTAMA

Perkuat Grand Design dan

Akuntabilitas Otsus

Kebijakan Otsus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua. Sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2002, Provinsi Papua dan Papua
Barat telah memperoleh dana Otsus hingga Rp138,65 triliun. Namun dalam perjalanannya selama
hampir 20 tahun, ternyata dana otsus belum mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan
kualitas dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Ironinya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
kedua provinsi tersebut termasuk yang terendah, yakni Papua 60,44 dan Papua Barat di 65,19.

KINI saatnya tata kelola penggunaan dana Otsus ke Di sisi lain, Yan menyoroti
seluruh depannya bisa lebih tepat guna dan keterlambatan pencairan dana otsus
pendekatan tepat sasaran. dari pusat ke daerah, sehingga
pembangunan Politisi Fraksi Partai Gerindra itu penyerapannya tidak maksimal dan
yang selama mengakui masih banyak ditemukan seringkali menjadi silpa. Silpa dana
ini berjalan kebocoran anggaran otsus di daerah, otsus di Papua maupun Papua Barat
patut dievaluasi karenanya dibutuhkan sinergi untuk terbilang tinggi. Rata-rata sisa dana
kembali. Wakil supervisi antara institusi dan lembaga Otsus di Papua mencapai Rp528,6
Ketua Pansus pemerintah daerah. “Kita tahu indikasi miliar per tahun. Sementara di Papua
Otonomi Khusus Papua Yan Permenas korupsi dari dana otsus ini disuarakan Barat, sisa dana Otsus dalam tujuh
Mandenas mengatakan, tak dipungkiri sangat kencang, tetapi pertanyaan tahun terakhir mencapai Rp257,2 miliar
implementasi Undang-Undang (UU) saya sampai saat ini kenapa koruptor per tahun.
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otsus di Papua tidak ditangkap? Padahal Dampak lain lambatnya pencairan
Papua belum menyentuh masalah- kita tahu banyak kasus yang ditangani dana otsus, yakni kurangnya dana yang
masalah mendasar, dari penghormatan kepolisian maupun kejaksaan akhirnya akan diterima Kabupaten dan Kota
hak asasi manusia dan rasa keadilan mandek dan berujung SP3,” terangnya. di wilayah Papua dan Papua Barat.
bagi rakyat Papua, hingga penegakan Menurut Yan, hampir dua dekade
hukum. Yan menuturkan selama ini tidak pelaksanaan otsus, banyak kasus
ada target capaian atau grand design hukum perdata maupun pidana
yang mendasari pembangunan holistik yang mandek dan berujung pada
dan terintegrasi untuk mempercepat pemberhentian penyelidikan suatu
pembangunan kesejahteraan di Papua. perkara (SP3) yang tak terlepas dari
“Sampai hari ini langkah-langkah intervensi para oknum. Pola-pola ini,
pemerintah pusat dalam melakukan lanjutnya, menjadi salah satu hambatan
perbaikan terhadap implementasi percepatan pembangunan di Papua.
UU Otsus di Papua saya pikir belum “Bahwa pola sistemik seperti ini masih
tergambar dengan jelas, kalau kita terbangun. Ini harus kita hentikan
ingin kesejahteraan maka revisi dengan konsistensi dan semua pihak
pada tataran implementasi, sehingga mengawal otsus di Papua,” ujar Anggota
apa yang harus kita lakukan adalah Komisi I DPR RI ini.
evaluasi total pelaksanaan otsus
selama 20 tahun, khususnya dari
aspek penggunaan dan pemanfaatan Wakil Ketua Pansus Otsus Papua
anggarannya,” kata Yan saat ditemui Yan Permenas Mandenas. Foto: Oji/nvl
Parlementaria, baru-baru ini. Grand
design tersebut juga diperlukan agar

10 PARLEMENTARIA EDISI 197 TH. 2021