Page 12 - MAJALAH 197

LAPORAN UTAMA

DPR TERUS AWASI PELAKSANAAN

OTSUS PAPUA

Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Agung Widyantoro memastikan bahwa DPR RI secara periodik
telah menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal mengenai implementasi Undang-
Undang Otsus, termasuk UU Otsus Papua. Tidak hanya di Papua, lembaga legislatif itu juga turut
mengawasi jalannya status otsus di Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kini, UU Otsus Papua
akan mengalami revisi usai berjalan selama 20 tahun.

“KAMI pada NKRI. Kemudian tertib di dalam Sehingga UU Otsus Papua masih
juga sudah penyelenggaraan pemerintahan, perlu waktu yang cukup panjang untuk
maksimalkan menggunakan anggaran dan mengungkit kesejahteraan di bumi
pengawasan administrasi pada setiap pengeluaran, cenderawasih itu.
dengan jalinan juga tak lupa pula tertib kaidah hukum. “Padahal saya yakin bahwa
koordinasi dan “Sehingga idealnya perubahan UU itu undang-undang ini digagas untuk
komunikasi diciptakan harus mampu mewujudkan bisa menyejahterakan masyarakat
bersama kesejahteraan masyarakat di sana. di Provinsi Papua maupun Papua
pemerintah Singkatnya harus punya daya ungkit Barat,” terang Anggota Komisi II DPR
setempat maupun parlemen daerah ekonomi bagi masyarakat Papua,” RI tersebut. Indikator kinerja birokrasi
seperti Dewan Perwakilan Rakyat urainya. di kedua provinsi tersebut yang
Papua (DPRP) maupun Majelis Rakyat Dalam rangka revisi UU Otsus sempat diterangkan Bappenas dalam
Papua (MRP),” sebut Agung kepada itu, Pansus Otsus Papua pun telah raker dengan Pansus yang dinilai
Parlementaria, baru-baru ini. Namun mengunjungi kedua provinsi tersebut belum maksimal. Lantaran Sisa Lebih
pengawasan saja menurutnya tidak dengan harapan pemahaman aspirasi Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang
akan cukup jika tidak dibarengi masyarakat Papua dan tantangan relatif besar.
dengan kinerja birokrasi di daerah pelaksanaan Otsus selama ini. Selain itu Menurut Agung
bersangkutan, dalam hal ini Papua dan Agung menerangkan Pansus masih hal tersebut
Papua Barat. berproses dengan melakukan menandakan
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, berbagai rapat kerja bersama belanja anggaran
birokrat dan pejabat pemegang kementerian dan lembaga terkait. untuk kepentingan
keputusan di kedua provinsi itu harus Banyak masukan yang Pansus pembangunan,
punya sikap kenegarawanan serta terima baik dari masyarakat pendidikan,
sikap kepedulian terhadap warganya, maupun pemerintah. Suara
khususnya Orang Asli Papua (OAP). yang ditemui Pansus beragam,
Sebab jika aturan perundang- namun menurut Agung cukup
undangan sudah dibuat dengan baik banyak yang menyayangkan
serta anggaran sudah digelontorkan, belum maksimalnya
namun pelaksanaannya masih belum implementasi regulasi Wakil Ketua Pansus Otsus Papua
tertib, tentu masyarakat Papua sulit tersebut. Agung Widyantoro. Foto: Agung/nvl
mengoptimalkan manfaat dari dana
otsus.
Lebih lanjut Agung menegaskan
harapan DPR RI agar kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) pemangku
kepentingan birokrasi yang ada di
kedua provinsi harus tegak lurus

12 PARLEMENTARIA EDISI 197 TH. 2021