Page 15 - MAJALAH 197

LAPORAN UTAMA

kesehatan agar kedua sektor dapat
tetap dijangkau di beberapa titik rawan
yang belum memungkinkan untuk
dijangkau guru dan tenaga kesehatan.
“Maka harus ada dana khusus untuk
kemudian mengarahkan bagaimana
keterlibatan TNI Polri yang selama ini
sudah berjalan mungkin hanya belum
secara lebih masif gitu ya di sektor
pendidikan kesehatan itu. Tapi kan
tidak mungkin dana itu dikeluarkan dari
pos pendanaannya pak polisi atau TNI,
perlu kita diskusikan secara lebih detail,
mungkinkah anggaran itu kemudian
masuk di dalam sektor pendidikan
melalui dana Otsus?” tegas Esti.
Hal tersebut menurut Esti masih
perlu diskusi secara mendalam dengan
berbagai stakeholder terkait untuk
kemudian dibentuk regulasi yang
mengatur secara detail bagaimana
penggunaan anggaran untuk afirmasi
tiga hal yakni pendidikan, kesehatan
dan ekonomi.
“Kalau tidak secara eksplisit Anggota Pansus Otsus Papua MY Esti Wijayanti. Foto: Oji/nvl
dinampakkan di situ (di undang-
undang), misalnya bicara bahwa untuk tertinggal. “Mereka perlu diajak omong, antara orang asli Papua dan nonorang
menguatkan afirmasi sektor pendidikan tidak boleh kita pokok’e, tokoh-tokoh asli Papua tadi bisa semakin
dan kesehatan dimungkinkan masyarakatnya, tokoh agama, tokoh berkurang,” tegas legislator dapil D.I.
keberadaan ini dengan ditunjang budaya, kepala suku perlu diajak bicara Yogyakarta itu.
dana dari dana Otsus dan mungkin bagaimana diinformasikan terkesannya Mengenai hal ini, Anggota Badan
itu bisa masuk dan detailnya nanti ini Otsus jilid 2. Ini bukan Otsus Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut
ada di peraturan khusus apakah jilid 2 dong, maksudnya kan hanya menilai perlu ada batasan waktu yang
perdasusnya atau kalau menurut saya perubahan undang-undangnya karena ditetapkan dalam melaksanakan
bukan perdasus tapi juga juknis dari waktu sudah habis dan tidak bisa ada amanat undang-undang mengenai
pemerintah pusat,” ujarnya. anggaran,” imbuhnya. Otsus Papua ini. Sehingga dalam
Berbicara mengenai tantangan Esti menekankan bahwa selain mewujudkan kesejahteraan OAP
dalam implementasi UU Otsus Papua pembahasan mengenai anggaran dan nantinya ada target dan tujuan yang
selama ini, Esti mengatakan bahwa pemekaran wilayah yang diusulkan jelas untuk dijadikan indikator dalam
yang menjadi tantangan pelaksanaan pemerintah, lebih dari itu, idealnya mengurangi kesenjangan antara OAP
UU Otsus sendiri adalah belum adanya harus ada penekanan bahwa Otsus dan non-OAP.
pemahaman yang utuh dari masyarakat Papua ini tidak hanya sekedar untuk “Saya kira memang perlu ada
tentang tujuan otonomi khusus yang mengurangi kesenjangan dengan penekanan kapan (pengurangan
diberikan kepada Papua. Untuk itu, provinsi lain namun juga memberikan kesenjangan) harus diselesaikan,
masih perlu dilakukan pendekatan- orang asli Papua selayaknya apa yang siapa saja yang harus bertanggung
pendekatan untuk memberikan seharusnya mereka dapatkan. jawab terkait dengan hal itu, sehingga
pemahaman kepada masyarakat “Idealnya juga ada penekanan tidak semakin tertunda. Termasuk
secara lebih luas. bahwa harus ada konteks tidak di dalamnya, bagaimana peran
Pemahaman ini menurutnya perlu sekadar (Otsus Papua) itu mengurangi stakeholder yang lain supaya bisa
diberikan kepada orang asli Papua kesenjangan dengan provinsi lain, tapi segera mengejar ketertinggalan orang
maupun kepada bukan orang asli juga konteksnya memberikan kepada asli Papua terhadap keberadaan orang
Papua untuk menciptakan pemahaman orang asli Papua yang selayaknya non-OAP,” tandas politisi yang pernah
sehingga Papua tidak semakin jauh diberikan, sehingga kesenjangan menjadi guru ini. l bla/sf

TH. 2021 EDISI 197 PARLEMENTARIA 15