Page 18 - MAJALAH 197

SUMB ANG SARAN

Renegosiasi Otonomi

Khusus Papua

Oleh: Emir Chairullah, Ph.D.
Dosen Jurusan Hubungan Internasional di President University
-Wartawan Media Indonesia

eberapa waktu belakangan
ini, DPR RI dan pemerintah
pusat secara intens
melakukan pembahasan
Bterkait Perubahan Kedua
Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun
2001 tentang otonomi khusus (otsus)
untuk Papua. Kedua belah pihak menilai
revisi tersebut sangat mendesak karena
berkaitan dengan Pasal 34 mengenai
dana otsus yang bakal berakhir pada
tahun ini dan Pasal 76 mengenai
kewenangan pemekaran wilayah.
Pembahasan ini dianggap mendesak
untuk meminimalisir berbagai konflik
bernuansa separatis yang hingga kini
masih kerap terjadi di kedua provinsi itu.
Pihak yang setuju dengan revisi
beranggapan revisi kedua pasal ini
dianggap krusial karena berkaitan
dengan keberlanjutan pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat Papua. Walaupun masih
terbilang masih sangat jauh tertinggal
dibandingkan wilayah lainnya di
Indonesia, mereka beranggapan
implementasi Otsus selama dua dekade maupun masyarakat sipil di Papua. sesuai dengan Pasal 77 UU Otsus yang
telah membuka peluang besar untuk Umumnya kalangan yang menolak menyebutkan “Usul perubahan atas
mengejar ketertinggalan dan perbaikan beranggapan upaya revisi UU Otsus Undang-Undang ini dapat diajukan oleh
kesejahteraan masyarakat Papua. Selain yang dilakukan oleh pemerintah pusat rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan
itu, kebijakan ini membuka kesempatan dan DPR merupakan klaim sepihak DPRP kepada DPR atau Pemerintah
luas bagi orang asli Papua (OAP) untuk yang tidak dapat didukung. sesuai dengan peraturan perundang-
mengelola pemerintahan dan terlibat Selain dinilai tidak mendengarkan undangan.” Sementara sebagian lagi
dalam percepatan pembangunan di aspirasi OAP, banyak pihak di Papua beranggapan revisi ini baru dilakukan
wilayah tersebut. termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP) apabila ada evaluasi terhadap seluruh
Namun di sisi lain, upaya revisi ini dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua aspek yang ada di dalam UU tersebut,
ternyata mendapat penolakan keras (DPRP) bahkan beragumen upaya revisi bukan hanya isu penggunaan dana
baik dari berbagai kalangan elite ini merupakan aksi ilegal karena tidak otsus dan pemekaran wilayah.

18 PARLEMENTARIA EDISI 197 TH. 2021