Page 22 - MAJALAH 197

ANGGARAN

Kebijakan Fiskal Jadi Penentu Postur

APBN 2022

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Senayan, Jakarta, akhir Mei lalu.
Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022 masih dibayangi Menteri Keuangan Sri Mulyani
ketidakpastian, akibat pandemi Covid-19 yang masih terus Indrawati, yang juga hadir dalam
berlangsung. KEM-PPKF yang disusun pemerintah bersama DPR rapat tersebut bersama Menteri PPN/
nantinya akan menjadi bahan pembicaraan pendahuluan dalam Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
dan Gubernur Bank Indonesia Perry
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Warjiyo, juga menyampaikan rencana
Negara (RAPBN) Tahun 2022. pemerintah untuk mendukung
arah kebijakan fiskal tahun 2022.
Pemerintah menyatakan akan terus
melaksanakan reformasi perpajakan
emerintah telah yang tidak pasti tersebut, pemerintah dan penguatan kualitas hubungan
mengusulkan kisaran harus mampu merancang kebijakan keuangan pusat dan daerah.
indikator ekonomi makro fiskal yang efektif, fleksibel, dan “Reformasi Perpajakan ini
untuk penyusunan RAPBN responsibel namun tetap pruden dan merupakan bagian yang tidak
P 2022 adalah sebagai akuntabel. terpisahkan dari program Reformasi
berikut: pertumbuhan ekonomi 5,2- “Setiap indikator ekonomi makro Perpajakan yang telah diluncurkan
5,8 persen; inflasi 2,0-4,0 persen; yang dihasilkan, seharusnya bisa pada tahun 2017, meliputi dua
tingkat suku bunga SUN 10 Tahun menjadi framework bagi pemerintah aspek perbaikan aspek administratif
6,32-7,27 persen; nilai tukar Rupiah dalam menentukan target-target dan aspek kebijakan. Reformasi
Rp13.900,00-Rp15.000,00 per dolar yang terdapat pada Postur APBN. administrasi meliputi penguatan
Amerika; harga minyak mentah Oleh sebab itu, setiap target yang institusi dan sumber daya manusia,
Indonesia/per barel; lifting minyak dihasilkan harus bisa menjadi hingga ekstensifikasi perpajakan.
bumi 686-726 ribu barel per hari; dan faktor pendorong untuk mampu Sedangkan, reformasi kebijakan,
lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel menggerakkan seluruh sektor dalam diarahkan untuk perluasan basis
setara minyak per hari. mempercepat pemulihan ekonomi
Ketua Badan Anggaran (Banggar nasional,” kata Said Abdullah
)DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja terkait
mengatakan pemerintah dan Pembicaraan Pendahuluan SETIAP INDIKATOR
Banggar memiliki tugas yang dalam Penyusunan
tidak ringan, mengingat KEM- RAPBN Tahun 2022 EKONOMI MAKRO
PPKF 2022 disusun masih di Gedung DPR RI, YANG DIHASILKAN,
dalam kondisi pandemi yang
terus berlangsung. Dengan SEHARUSNYA BISA
dinamika dan perubahan Ketua Badan Anggaran DPR RI
Said Abdullah. Foto: Jaka/nvl MENJADI FRAMEWORK
BAGI PEMERINTAH
DALAM MENENTUKAN

TARGET-TARGET YANG
TERDAPAT PADA
POSTUR APBN

22 PARLEMENTARIA EDISI 197 TH. 2021