Page 23 - MAJALAH 197
P. 23

ANGGARAN






              pemajakan dan mencari sumber baru                                  di Indonesia serta mengingkari
              penerimaan,” ungkap Menkeu.        PERLU ADA EVALUASI              komitmen tax amnesty yang pertama
                Terkait reformasi administrasi,   APAKAH KEBIJAKAN               kali dilakukan pada 2016 lalu.
              salah satu pokok substansi yang    INSENTIF FISKAL YANG              “Tax amnesty hanya
              terdapat dalam kebijakan perpajakan   DIBERIKAN SUDAH SESUAI       diberikan satu kali dalam satu generasi.
              di tahun mendatang yakni terkait   DENGAN TUJUANNYA                Pelaksanaan tax amnesty jilid II akan
              rencana pengampunan pajak atau tax                                 meruntuhkan kewibawaan otoritas,
              amnesty. Berdasarkan materi paparan                                yang pada gilirannya dapat berdampak
              Menkeu, pemerintah akan memberi    Anggota Banggar DPR RI          negatif pada trust masyarakat wajib
              kesempatan kepada wajib pajak untuk   Ecky Awal Mucharam. Foto: Arief/nvl   pajak. Rasa keadilan peserta tax
              mengajukan pengampunan pajak                                       amnesty, para wajib pajak yang patuh,
              dengan menempuh dua skema.                                         serta wajib pajak yang sudah diaudit,
                Skema pertama, pembayaran PPh                                    tentu akan tercederai,” ujar Andreas
              dengan tarif lebih tinggi dari tarif                               kepada Parlementaria.
              tertinggi pengampunan pajak, atas                                    Secara psikologis, politisi Fraksi
              pengungkapan harta yang tidak atau                                 PDI-Perjuangan itu juga menilai
              belum sepenuhnya diungkapkan                                       jika tax amnesty tetap diberlakukan,
              dalam pengampunan pajak. Kedua,                                    maka akan berdampak buruk karena
              dengan cara pembayaran PPh dengan                                  menciptakan pemahaman baru di
              tarif normal atas pengungkapan harta                               masyarakat, yakni ‘lebih baik tidak
              yang belum dilaporkan dalam SPT                                    patuh membayar pajak karena akan
              Tahunan orang pribadi tahun pajak                                  ada tax amnesty lagi’. Perlu diketahui
              2019.                                                              bahwa kebijakan tax amnesty tahun
                                                                                 2016 diimplementasikan sebagai wujud
              INSENTIF PAJAK BUTUH EVALUASI                                      keterbukaan dan niat baik pemerintah.
                Pemerintah optimis penerimaan                                      “Tax amnesty bukan jawaban
              perpajakan tahun 2022 akan lebih   jauh sebelum adanya tax amnesty pada   yang tepat atas shortfall pajak.
              baik dibandingkan dengan tahun   2016 lalu. Menurut Ecky, tax      Pemerintah harus terus didukung
              2021. Rasio perpajakan tahun depan   amnesty juga bahkan tidak termasuk   untuk fokus pada reformasi
              diproyeksi akan berkisar pada 8,37   dalam roadmap perpajakan. Untuk   perpajakan dengan menyempurnakan
              hingga 8,42 persen terhadap PDB, atau   itu pemerintah perlu menjelaskan   regulasi, memperbaiki administrasi,
              lebih tinggi dibanding target APBN   kondisi roadmap perpajakan setelah   meningkatkan pelayanan, dan
              2021 sebesar 8,18 persen. Terkait itu,   digulirkannya tax amnesty pada 2016,   konsisten melakukan pengawasan
              Anggota Banggar DPR RI Ecky Awal   serta kondisi pascapandemi Covid-19.  kepatuhan,” tegasnya.
              Mucharam menilai penerimaan negara   Pada kesempatan berbeda,        Andreas menyarankan,
              pada tahun 2021-2022 masih akan   Anggota Komisi XI Andreas Eddy   pemerintah lebih baik membuat
              belum mencapai kondisi ideal dan   Susetyo menyatakan tidak setuju   Program Pengungkapan Aset
              normal seperti sebelum terjadinya   dengan rencana pemerintah      Sukarela atau Voluntary Disclosure
              pandemi.                         memberlakukan tax amnesty jilid II.   Program dengan mengenakan
                “Perlu ada evaluasi apakah kebijakan   Menurutnya, hal tersebut tidak baik   tarif pajak normal dan memberikan
              insentif fiskal yang diberikan sudah   bagi masa depan sistem perpajakan   keringanan sanksi.
              sesuai dengan tujuannya. Sudah
              banyak kebijakan insentif yang     TAX AMNESTY HANYA
              diberikan pemerintah. Insentif tersebut
              menjadikan belanja pemerintah pusat   DIBERIKAN SATU KALI
              menjadi instrumen penting dalam    DALAM SATU GENERASI.
              menopang pertumbuhan ekonomi kita,”   PELAKSANAAN TAX
              kata Ecky dalam kesempatan yang    AMNESTY JILID II
              sama.                              AKAN MERUNTUHKAN
                Sebab, sejatinya segala kebijakan
              perpajakan pemerintah yang         KEWIBAWAAN OTORITAS
              digulirkan seharusnya sudah terdapat
              dalam roadmap perpajakan. Bahkan,   Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo. Foto: Arief/nvl




                                                                          TH. 2021      EDISI 197      PARLEMENTARIA        23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28