Page 23 - MAJALAH 197

ANGGARAN

pemajakan dan mencari sumber baru di Indonesia serta mengingkari
penerimaan,” ungkap Menkeu. PERLU ADA EVALUASI komitmen tax amnesty yang pertama
Terkait reformasi administrasi, APAKAH KEBIJAKAN kali dilakukan pada 2016 lalu.
salah satu pokok substansi yang INSENTIF FISKAL YANG “Tax amnesty hanya
terdapat dalam kebijakan perpajakan DIBERIKAN SUDAH SESUAI diberikan satu kali dalam satu generasi.
di tahun mendatang yakni terkait DENGAN TUJUANNYA Pelaksanaan tax amnesty jilid II akan
rencana pengampunan pajak atau tax meruntuhkan kewibawaan otoritas,
amnesty. Berdasarkan materi paparan yang pada gilirannya dapat berdampak
Menkeu, pemerintah akan memberi Anggota Banggar DPR RI negatif pada trust masyarakat wajib
kesempatan kepada wajib pajak untuk Ecky Awal Mucharam. Foto: Arief/nvl pajak. Rasa keadilan peserta tax
mengajukan pengampunan pajak amnesty, para wajib pajak yang patuh,
dengan menempuh dua skema. serta wajib pajak yang sudah diaudit,
Skema pertama, pembayaran PPh tentu akan tercederai,” ujar Andreas
dengan tarif lebih tinggi dari tarif kepada Parlementaria.
tertinggi pengampunan pajak, atas Secara psikologis, politisi Fraksi
pengungkapan harta yang tidak atau PDI-Perjuangan itu juga menilai
belum sepenuhnya diungkapkan jika tax amnesty tetap diberlakukan,
dalam pengampunan pajak. Kedua, maka akan berdampak buruk karena
dengan cara pembayaran PPh dengan menciptakan pemahaman baru di
tarif normal atas pengungkapan harta masyarakat, yakni ‘lebih baik tidak
yang belum dilaporkan dalam SPT patuh membayar pajak karena akan
Tahunan orang pribadi tahun pajak ada tax amnesty lagi’. Perlu diketahui
2019. bahwa kebijakan tax amnesty tahun
2016 diimplementasikan sebagai wujud
INSENTIF PAJAK BUTUH EVALUASI keterbukaan dan niat baik pemerintah.
Pemerintah optimis penerimaan “Tax amnesty bukan jawaban
perpajakan tahun 2022 akan lebih jauh sebelum adanya tax amnesty pada yang tepat atas shortfall pajak.
baik dibandingkan dengan tahun 2016 lalu. Menurut Ecky, tax Pemerintah harus terus didukung
2021. Rasio perpajakan tahun depan amnesty juga bahkan tidak termasuk untuk fokus pada reformasi
diproyeksi akan berkisar pada 8,37 dalam roadmap perpajakan. Untuk perpajakan dengan menyempurnakan
hingga 8,42 persen terhadap PDB, atau itu pemerintah perlu menjelaskan regulasi, memperbaiki administrasi,
lebih tinggi dibanding target APBN kondisi roadmap perpajakan setelah meningkatkan pelayanan, dan
2021 sebesar 8,18 persen. Terkait itu, digulirkannya tax amnesty pada 2016, konsisten melakukan pengawasan
Anggota Banggar DPR RI Ecky Awal serta kondisi pascapandemi Covid-19. kepatuhan,” tegasnya.
Mucharam menilai penerimaan negara Pada kesempatan berbeda, Andreas menyarankan,
pada tahun 2021-2022 masih akan Anggota Komisi XI Andreas Eddy pemerintah lebih baik membuat
belum mencapai kondisi ideal dan Susetyo menyatakan tidak setuju Program Pengungkapan Aset
normal seperti sebelum terjadinya dengan rencana pemerintah Sukarela atau Voluntary Disclosure
pandemi. memberlakukan tax amnesty jilid II. Program dengan mengenakan
“Perlu ada evaluasi apakah kebijakan Menurutnya, hal tersebut tidak baik tarif pajak normal dan memberikan
insentif fiskal yang diberikan sudah bagi masa depan sistem perpajakan keringanan sanksi.
sesuai dengan tujuannya. Sudah
banyak kebijakan insentif yang TAX AMNESTY HANYA
diberikan pemerintah. Insentif tersebut
menjadikan belanja pemerintah pusat DIBERIKAN SATU KALI
menjadi instrumen penting dalam DALAM SATU GENERASI.
menopang pertumbuhan ekonomi kita,” PELAKSANAAN TAX
kata Ecky dalam kesempatan yang AMNESTY JILID II
sama. AKAN MERUNTUHKAN
Sebab, sejatinya segala kebijakan
perpajakan pemerintah yang KEWIBAWAAN OTORITAS
digulirkan seharusnya sudah terdapat
dalam roadmap perpajakan. Bahkan, Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo. Foto: Arief/nvl

TH. 2021 EDISI 197 PARLEMENTARIA 23