Page 24 - MAJALAH 197
P. 24

ANGGARAN






                Hal senada sempat disampaikan   tumbuh begitu. Ada sumber-sumber   pemulihan yang beragam. Hingga
              Ketua Banggar Said Abdullah,     pertumbuhan yang bisa dikendalikan   kepada pemulihan ekonomi AS yang
              pertengahan Mei lalu. Menurutnya, tax   atau bisa didorong oleh kebijakan-  mendorong normalisasi kebijakan
              amnesty tidak diperlukan. Alih-alih,   kebijakan pemerintah, maupun   moneter yang lebih cepat.
              Said menyarankan pemerintah untuk   kebijakan Bank Indonesia. Saat rapat   Berbagai risiko ini perlu diantisipasi
              memberlakukan sunset policy sebagai   panja nanti, kebijakan-kebijakan   karena berpotensi memicu pembalikan
              bentuk konsolidasi kebijakan fiskal   pemerintah untuk mendorong   aliran modal dari dalam negeri yang
              tahun 2022 dan keberlanjutannya.   pertumbuhan ekonomi dari sisi   dapat mempengaruhi imbal hasil surat
                “Kalau setiap 5 tahun          produksi agar disampaikan,” kata Dolfie   utang dan tekanan pada nilai tukar
              kita lakukan tax amnesty,        dalam rapat Banggar.              rupiah.
              tingkat compliance (kepatuhan      Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta   Pemerintah dan berbagai otoritas
              pajak, RED) kita akan tidak ada. Itu   Komarudin, juga menilai bahwa desain   terkait perlu terus memastikan
              artinya kita dianggap tidak good   RAPBN 2022 sangat penting sebagai   pengalokasian stimulus tetap berjalan
              governance dan tidak mendukung   keberlanjutan pemulihan ekonomi.   sesuai dengan arah kebijakan
              petugas pajak kita. Ekstra effort-nya   Target pertumbuhan ekonomi tahun   konsolidasi fiskal untuk menjaga
              tidak ada, karena tinggal tunggu 5   2022 sangat krusial dalam menjaga   kesehatan APBN.
              tahunan ada tax amnesty. Bukan   keberlanjutan pemulihan. Untuk itu,   “Pemberian stimulus dalam rangka
              hanya tidak efektif, itu yang tidak boleh   kebijakan reformasi struktural harus   program PEN memang sangat penting
                                                                                 untuk menjaga nafas perekonomian.
                                                                                 Disinilah tantangannya, bagaimana
              ADA SUMBER-SUMBER                                                  merumuskan desain APBN dan
              PERTUMBUHAN YANG BISA                                              keberlanjutan stimulus fiskal secara
                                                                                 cermat dan hati-hati, untuk kembali
              DIKENDALIKAN ATAU BISA                                             pada target disiplin fiskan di tahun
              DIDORONG OLEH KEBIJAKAN-                                           2023 mendatang,” tutupnya. l alw/er
              KEBIJAKAN PEMERINTAH,
              MAUPUN KEBIJAKAN BANK
              INDONESIA                                                           PEMBERIAN STIMULUS
                                                                                  DALAM RANGKA PROGRAM
                                                                                  PEN MEMANG SANGAT
              Anggota Banggar DPR RI
              Dolfie OFP. Foto: Arief/nvl                                         PENTING UNTUK MENJAGA
                                                                                  NAFAS PEREKONOMIAN



              dilakukan,” ungkap Said saat ditemui   diikuti dengan strategi-strategi yang   Anggota Komisi XI DPR RI
              usai paripurna.                  dapat terimplementasi dengan baik di   Puteri Anetta Komarudin. Foto: Arief/nvl
                                               lapangan.
              FOKUS PENINGKATAN                  “Pemerintah perlu fokus untuk
              PRODUKTIVITAS                    meningkatkan produktivitas,
                Pemerintah memprediksi pertumbuhan   mengurangi kesenjangan infrastruktur,
              ekonomi Indonesia akan berada pada   mempercepat adopsi teknologi, serta
              rentang 5,2 hingga 5,8 persen di tahun   meningkatkan kompetensi tenaga
              2022. Terkait pertumbuhan ekonomi,   kerja,” ujar Puteri dalam Rapat Kerja
              Anggota Banggar DPR RI Dolfie    Komisi XI DPR RI bersama pemerintah
              OFP mendorong pemerintah untuk   dan otoritas terkait untuk membahas
              menyampaikan secara detail berbagai   KEM-PPKF dalam RAPBN Tahun 2022,
              kebijakan pemerintah yang dapat   awal Juni lalu.
              mendorong pertumbuhan ekonomi      Perumusan APBN 2022 harus dapat
              melalui mekanisme rapat Panitia Kerja   mengantisipasi berbagai potensi
              (Panja) di Banggar DPR.          risiko yang mungkin terjadi. Misalnya,
                “Pertumbuhan ekonomi ini kan tidak   ketimpangan akses vaksin Covid-19
              bertumbuh alami, seperti rumput liar   antar negara yang menyebabkan laju



               24     PARLEMENTARIA      EDISI 197      TH. 2021
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29