Page 19 - MAJALAH 197

SUMB ANG SARAN

LAHIRNYA UU OTSUS PAPUA DAN Sayangnya setelah Otsus justru cenderung menghilangkan
PROBLEMATIKANYA diberlakukan, masyarakat Papua keistimewaan Papua sebagai daerah
Sebagaimana sudah banyak dan sejumlah kalangan akademisi otonomi khusus karena pemerintah
disebutkan dalam literatur, diberikannya menyaksikan berbagai pelanggaran- pusat dapat langsung memekarkan
status otsus kepada Papua tidak terutama yang dilakukan pemerintah daerah di Papua tanpa persetujuan
terlepas sebagai upaya jalan tengah pusat-terhadap apa yang diamanatkan dari MRP dan DPRP. Apalagi upaya
agar wilayah paling timur dari Indonesia UU Nomor 21 Tahun 2001 tersebut. pemekaran tersebut didasarkan atas
itu tidak melepaskan diri. Apalagi selama Dalam berbagai implementasi pertimbangan laporan intelijen yang
puluhan tahun sejak proses integrasi kebijakan, pemerintah pusat cenderung justru menunjukkan alasan pemerintah
ke Indonesia, masyarakat Papua menggunakan UU sektoral yang justru untuk memekarkan wilayah bukan
(sebelumnya Irian Jaya) menghadapi bertentangan dengan UU Otsus. untuk kesejahteraan atau pemerataan
berbagai persoalan terkait politik, Dengan alasan inkompetensi pembangunan, tetapi faktor keamanan.
sejarah, kesejahteraan, serta kekerasan birokrat lokal yang diduga korup Alih-alih menyejahterakan,
dan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk mempercepat terciptanya masyarakat Papua justru curiga
(HAM). Ketimbang menggunakan kesejahteraan, pemerintah pusat pemekaran sebagai upaya pembelahan
kekuatan militer, Presiden BJ Habibie cenderung mendominasi berbagai kekuatan secara etnisitas atau
dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus proses pembangunan di Papua dengan memperbanyak jumlah kantor militer
Dur) kemudian menawarkan solusi menggunakan regulasi sektoral. di sana. Bertambahnya jumlah aparat
kepada masyarakat dan elite lokal di Yang semakin mengkhawatirkan, keamanan yang bertugas bakal
Papua berupa pemberian status otsus pemerintah pusat terkesan membiarkan memudahkan aktivitas ekonomi dan
terhadap provinsi itu. digunakannya pendekatan keamanan esktraksi sumber daya alam yang
Berbeda dengan sebagian kalangan dalam menyelesaikan berbagai konflik dilakukan para elite dan oligarki di
yang menyebutkan otsus merupakan politik dan pembangunan di Papua. Papua.
hadiah dari Pemerintah Indonesia Apabila dibiarkan berlanjut, situasi Karena itu untuk meminimalisir
kepada Papua, penulis berargumen seperti ini dikhawatirkan dapat semakin berbagai kecurigaan, pemerintah
bahwa kebijakan ini merupakan hasil mengobarkan semangat perjuangan dan DPR harus kembali membuka
negosiasi antara elite politik di Jakarta OAP untuk melawan dan melepaskan ruang untuk bernegosiasi dengan
dan Papua agar provinsi ini tidak diri dari Indonesia. berbagai kalangan masyarakat Papua
melepaskan diri. Dalam tesis doktoral termasuk pihak yang menolak revisi
yang berjudul ‘Elites and the Negotiation BUKA KEMBALI RUANG NEGOSIASI UU ini. Revisi dan perpanjangan
of Special Autonomy Policy in Papua, Berkaca dari implementasi UU Otsus otsus dengan hanya berkutat pada
Indonesia’ (2019), penulis menemukan selama 20 tahun terakhir, pemerintah visi kesejahteraan yang secara
bahwa keputusan masyarakat Papua sebaiknya mempertimbangkan lebih sempit diterjemahkan dalam
untuk menerima tawaran otsus dari matang desain proses dan arah revisi bentuk penambahan anggaran dan
Pemerintah Indonesia merupakan hasil kebijakan ini. Apalagi dalam draft yang kemudahan dalam memekarkan
dialog dan negosiasi yang dilakukan diusulkan, pemerintah cenderung daerah justru akan memperlihatkan
Presiden Gus Dur dengan seluruh mereduksi wewenang yang selama 20 ketidakpahaman atau ketidakpedulian
elemen masyarakat Papua, termasuk tahun ini dimiliki Provinsi Papua dan pemerintah pusat dalam
faksi bersenjata Organisasi Papua Papua Barat. menyelesaikan konflik Papua.
Merdeka (OPM) atau yang belakangan Dalam isu dana otsus misalnya, Pembahasan revisi otsus jangan
disebut sebagai kelompok kriminal usulan agar skema dana 2,25 persen hanya melibatkan kelompok yang
bersenjata (KKB). dari Dana Alokasi Umum (DAU) setuju saja (like-minded goups) serta
Dalam negosiasi tersebut, selain Nasional dipecah menjadi 1 persen membahas agenda utama (substansial
mengubah nama Provinsi Irian dalam bentuk block grant (dikelola agenda) yang selama ini menjadi
Jaya menjadi Papua, Gus Dur juga langsung Pemprov Papua dan Papua titik perbedaan antara Jakarta dan
mengakomodir keinginan masyarakat Barat) dan 1,25 persen dalam bentuk Papua. Sehingga fungsi UU Otsus bisa
Papua untuk mendapatkan berbagai specific grant (dikelola bersama kembali ke khitahnya sebagai resolusi
kekhususan termasuk mengibarkan dengan pemerintah pusat) merupakan konflik dimana selain meningkatkan
bendera Bintang Kejora (dengan catatan upaya pengambilalihan sebagian kesejahteraan, kebijakan itu bertujuan
lebih rendah daripada bendera Merah wewenang yang dimiliki pemerintah untuk memenuhi rasa keadilan,
Putih) dan menyanyikan ‘Hai Tanahku lokal. rekonsiliasi, penegakan hukum, dan
Papua’ (dinyanyikan setelah Indonesia Sementara dalam konteks penghormatan hak asasi manusia
Raya). pemekaran wilayah, usulan pemerintah (HAM) bagi rakyat Papua. l

TH. 2021 EDISI 197 PARLEMENTARIA 19