Page 16 - MAJALAH 197
P. 16

LAPORAN UTAMA








                    Dana Otsus Belum Berdampak Signifikan





                  MENTERI DALAM NEGERI Tito Karnavian menilai dana Otsus Papua yang sudah
                  berjalan selama 20 tahun tidak memberikan dampak signifikan terhadap
                  kehidupan masyarakat di Papua maupun Papua Barat. Menurutnya, APBD
                  Papua menjadi yang tertinggi ke-6 secara nasional, setelah DKI Jakarta,
                  Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Adapun APBD Papua
                  Barat menjadi yang tertinggi ke-10 di tingkat nasional.
                    “Kita melihat memang indikator kesejahteraan masyarakat belum optimal.
                  IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah di beberapa daerah. Ini
                  menunjukkan fakta implementasi distribusi kabupaten kota yang lebih rendah
                  dari segi nominal,” ujar Tito dalam Rapat Kerja Pansus Otsus Papua di Gedung
                  DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
                    Mendagri mengharapkan adanya penajaman pada informasi realisasi penggunaan
                  dana otsus, sehingga tidak hanya sekedar laporan penggunaan, tetapi juga terkait
                  hasilnya. “Indikator tentang efisiensi dan efektiitas dana tersebut yang masih perlu kita betul-betul rumuskan agar
                  tidak hanya sekadar dikirim, tetapi bermanfaat dengan indikator yang jelas dalam rangaka peningkatan indikator
                  kesejahteraan masyarakat,” pungkas Tito. l tim






                                                     Empat Arah Kebijakan

                                                    Dana Otsus






                                                      MENTERI PPN/BAPPENAS Suharso Monoarfa menyampaikan skema
                                                      baru beserta empat arah kebijakan dana Otsus Papua dan Papua Barat.
                                                      Pertama, meningkatkan IPM, kompetensi Orang Asli Papua di semua
                                                      bidang pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan
                                                     pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan sentra ekonomi baru di 7 wilayah
                                                    adat, menurunkan biaya kemahalan, terjaganya lingkungan hidup yang
                                                  berkelanjutan, terbangunnya kehidupan sosial yang inklusif, aman dan damai
                                                serta meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui Dana Tambahan Infrastruktur.
                                              Kedua, memperkuat kordinasi dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi dengan
                     Pemerintah Kabupaten dan Kota, Kementerian atau Lembaga dan masyarakat dalam penyaluran, pelaporan,
                     pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pemanfaatan dana dan capaian kinerja dana Otsus. Ketiga, memperhatikan
                     kebutuhan dan prioritas pembangunan masing - masing kabupaten/kota di Papua secara bertahap hingga tercapainya
                      Transformasi Papua yang berkelanjutan di tahun 2030.
                       Keempat, fokus pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan OAP yang melalui transformasi ekonomi
                      berbasis wilayah adat hulu ke hilir, peningkatan SDM Unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua, peningkatan
                                                   infrastruktur dasar dan ekonomi, peningkatan tata kelola pemerintahan
                                                   dan keamanan dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM,
                                                   peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. l tim




               16     PARLEMENTARIA      EDISI 197      TH. 2021
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21