Page 27 - MAJALAH 197

LEGISLASI

dengan negara Singapura yang tidak menginisiasi penyusunan Rancangan Dengan kata lain, tujuan dari
memiliki ladang minyak. Mereka justru Undang-Undang (RUU) EBT. penyelenggaraan EBT untuk menjamin
bisa menjadi negara pengekspor BBM Pengaturan EBT saat ini sejatinya ketahanan dan kemandirian energi
terbesar ke tiga di dunia. telah diatur dalam peraturan perundang- nasional, memp osisikan energi baru
Dengan melihat kondisi tersebut, undangan, namun hal itu masih dan terbarukan sebagai pengganti
tentu sangat mengkhawatirkan tersebar dalam beberapa peraturan secara bertahap Energi tidak
cadangan energi dalam negeri. yang belum saling menguatkan dan terbarukan.
Padahal, di sisi lain pemerintah telah sering mengalami perubahan. Sehingga Sehingga menjadi modal
menargetkan bauran energi pada tahun peraturan perundang-undangan pembangunan berkelanjutan
2025 mendatang sebanyak 23 persen. tersebut belum dapat menjadi landasan yang berwawasan lingkungan
Mengacu pada data Kementerian ESDM, hukum yang kuat komprehensif dan untuk mendukung perekonomian
bauran energi baru terbarukan hingga menjamin kepastian hukum. nasional dan mengembangkan serta
2020 baru mencapai 11,51 Persen. Oleh karena itu pengaturan secara memperkuat posisi industri dan
Sementara bauran energi pada Tahun khusus dan komprehensif dalam perdagangan Indonesia, mendukung
2019 sebesar 9,2 Persen, sehingga Undang-Undang tersebut secara dan menumbuhkan kembangkan
bisa dikatakan bauran EBT pada 2020 tersendiri sangat dibutuhkan, sekaligus kemampuan nasional di bidang energi
meningkat 2,3 Persen. menjadi acuan terhadap peraturan baru dan terbarukan untuk lebih mampu
“Jika Presiden tidak melakukan revisi, perundang-undangan di bawahnya. bersaing di tingkat nasional regional dan
maka target pemerintah sebesar 23 Penyelenggaraan energi baru dan internasional.
persen untuk bauran energi tersebut terbarukan dalam Undang-Undang ini Penyelenggaraan EBT tersebut juga
harus dikawal dan harus jalan terus,” didasarkan pada asas kemanfaatan bertujuan untuk menjamin efisiensi dan
ujar Sugeng. efisiensi ekonomi berkeadilan efektivitas penyediaan energi, baik dari
kelestarian dan berkelanjutan sumber energi maupun sebagai bahan
INISIATIF DPR ketahanan kedaulatan rakyat dan baku kebutuhan energi dalam menjamin
Sumber EBT yang tersedia secara kemandirian aksesibilitas partisipasi dan akses masyarakat, mengembangkan,
melimpah di Indonesia belum dikelola keterpaduan. dan memberi nilai tambah, serta
dan dimanfaatkan secara optimal, menjamin efektifitas pelaksanaan
sehingga pengembangan dan dan pengendalian kegiatan usaha
pemanfaatannya perlu ditingkatkan PENINGKATAN dan pemanfaatan energi baru dan
untuk menjamin dan meningkatkan PEMANFAATAN SUMBER terbarukan.
ketersediaan, ketahanan dan ENERGI BARU DAN Dalam memperkaya dan
kemandirian energi nasional secara memperkuat substansi dalam
berkelanjutan dan berwawasan TERBARUKAN TERSEBUT penyusunan RUU tersebut, Komisi
lingkungan. JUGA DIARAHKAN BAGI VII DPR RI mengajak semua pihak
Peningkatan pemanfaatan sumber UPAYA ADAPTASI DAN terutama pemangku kepentingan
energi baru dan terbarukan tersebut MITIGASI PERUBAHAN IKLIM untuk memberikan masukan sebanyak-
juga diarahkan bagi upaya adaptasi banyaknya. Sehingga RUU EBT
dan mitigasi perubahan iklim global, GLOBAL yang disusun ini dapat mendekati
serta mendukung produk industri kesempurnaan dan sesuai dengan
dalam negeri yang berdaya saing Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. Foto: Geraldi/nvl tuntutan perkembangan zaman.
tinggi untuk mendorong peningkatan Sugeng Suparwoto menjelaskan
ekspor produk hijau nasional. bahwa hal tersebut masih dalam
Arah ini sejalan dengan mandat pembahasan di dalam internal DPR
ratifikasi terhadap persetujuan Paris sebagai penginisiasi RUU ini. Masih
sebagaimana telah disahkan melalui ada beberapa tahap dalam rangkaian
undang-undang nomor 16 tahun proses penyusunan DIM (daftar inventaris
2016 tentang pengesahan Paris masalah) RUU EBT ini. Termasuk di
agreement to the united nations dalamnya pandangan fraksi-fraksi,
Framework convention on tahap harmonisasi dan sinkronisasi di
climate change. Seiring perjanjian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI baru
tersebut, Komisi VII DPR RI selalu kemudian masuk dalam paripurna, dan
mendukung pengembangan energi pembahasan bersama pemerintah usai
baru terbarukan (EBT) di Indonesia, turunnya surpres (surat presiden). l ayu/er

TH. 2021 EDISI 197 PARLEMENTARIA 27