Page 71 - MAJALAH 197

TO KO H

pembangunan kesehatan masyarakat, konsep pendekatan berbasis keluarga yang berorientasi pada berketersediaan,
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) saat di perdesaan dan kelurahan. Peenelitian berketerjangkauan, berketerimaan, dan
ini, nilai Hanibal, perlu direformasi juga harus dilakukan menyangkut berkualitas. Semuanya berlandaskan
secara progresif berdasarkan UU ketepatan jenis makanan tambahan Pancasila dan UUD 1945.
Kesehatan, UU SJSN, UU BPJS, dan yang dapat memberikan semua Kandidat doktor ilmu politik, IPDN,
UU lainnya produk era reformasi. SKN kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan balita. ini berharap, dengan tidak ada praktik
harus memastikan semua regulasi monopoli dalam penyelenggaraan
yang berkaitan dengan pembangunan akreditasi RS berdasarkan Peraturan
kesehatan nasional, implementasi KUALITAS LAYANAN Menteri Kesehatan No.12/2020 tentang
dan dampaknya selaras, saling Akreditasi RS, kelak tidak hanya satu
dukung menjadi satu kesatuan dalam RS SAMPAI HARI INI lembaga indepnden akreditasi RS
mempercepat tujuan pembangunan BELUMLAH SESUAI yang eksis. Kebijakan antimonopoli
kesehatan. akreditasi RS tersebut akan membawa
“SKN reformasi, harus mampu HARAPAN. SEORANG RS Indonesia pada kemajuan dan
mendorong tumbuhnya performanya yang diakui semua pihak.
industri kesehatan Indonesia PELAYAN RS HARUS “Kebijakan ini akan menciptakan
berbasis sumber daya lokal BERORIENTASI PADA pula persaingan usaha yabg adil
dan terbangunnya budaya dan transparan,” kilahnya. Lalu, ia
komunitas kesehatan KEPENTINGAN PASIEN pun menyusun standar akreditasi
yang Pancasilais dan DENGAN MEMBERIKAN yang tidak mengacu ke mana-mana.
mengutamakan nilai-nilai Standar akreditasi RS justru harus
kemanusiaan di atas SEMUA INFORMASI, mengacu pada UU Kesehatan dan
berbagai perbedaan Permenkes yang berlaku di Indonesia.
personal,” tutur pria MENJELASKAN SEMUA Ia juga menyusun standar akreditasi RS
jebolan Fakultas KEMUNGKINAN, DAN dengan mempertimbangkan kearifan
Kedokteran, Universitas lokal.
Airlangga itu. Mengingat MEMASTIKAN HAK “Kualitas layanan RS sampai hari
SDM berkualitas di PASIEN DIBERIKAN ini belumlah sesuai harapan. Seorang
suatu negara memiliki pelayan RS harus berorientasi
nilai 50-80 persen dari pada kepentingan pasien dengan
nilai daya saing negara memberikan semua informasi,
tersebut, maka fakta di menjelaskan semua kemungkinan, dan
atas menegaskan bahwa memastikan hak pasien diberikan,”
SKN Indonesia harus tandas suami dari Indah Surya Utari ini.
segara direformasi secara Jiwa nasionalisme seorang Hanibal,
progresif. memang, selalu tergelitik bila sudah
Saat ini fokus perhatian menyangkut kebutuhan hidup rakyat
ayah tiga anak tersebut pada dua hal, kecil, termasuk pada kasus stunting
pengurangan kasus anak stunting yang umumnya terjadi pada keluarga
dan percepatan peningkatan kualitas miskin.
pelayanan rumah sakit (RS) melalui Akhirnya, melalui kontribusi besar
instrumen akreditasi RS secara nasional. pada isu stunting dan akreditasi
Kini, ia bersama teman-temannya RS, Hanibal ingin mengantarkan
sedang mematangkan kesiapan pencapaian yang diamanahkan
rencana aksi dalam kontribusi aktif pada konstitusi Indonesia (UUD 1945)
kedua isu strategis nasioanal tersebut. Hanibal Hamid. Foto: Jaka/nvl menyambut 100 tahun Indonesia
Soal stunting, peraih Magister merdeka, tahun 2045. Kontribusinya
Kesehatan, UI, ini mendukung kebijakan Sedangkan pada isu kualitas itu adalah peningkatan kualitas
presiden yang memandatkan BKKBN pelayanan RS sedang disusun Standar kesehatan masyarakat (kualitas
sebagai kooordinator aksi percepatan Akreditasi RS berdasarkan ketentuan manusia Indonesia) sekaligus
penurunan kasus anak stunting perundang-undangan RI dan berbagai peningkatan daya saing Indonesia di
secara nasional, terutama pada isu reverensi dunia (WHO dan lainya) terkait era penyatuan dunia berbasis digital
kelembagaannya dan oprasionalisasi dengan rekayasa kualitas pelayanan RS saat ini. l mh/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 71
TH. 2021 EDISI 197 PARLEMENTARIA 71