Page 21 - BULETIN 1155

Baleg DPR: PTA Akan Hadirkan
BALEG - DPR RI Peradilan Efektif di Kaltara

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Ketua PTA Kalimantan Timur, Wali Kota Tarakan,
Kapolda Kaltara, Badan Peradilan Kaltara dan perwakilan organisasi keagamaan, di Tarakan, Kaltara. Foto: Phunto/Man

akil Ketua Badan “Urgensi pembentukan PTA diselesaikan dengan target maksimal
Legislasi (Baleg) DPR di Provinsi Kaltara adalah untuk akhir tahun 2021,” tandasnya.
RI Ibnu Multazam memberikan pelayanan yang Sementara itu, Sekda Provinsi
W menegaskan urgensi efektif dan efisien. Selama ini, Kaltara Suriansyah menyampaikan,
pentingnya pembentukan Pengadilan masyarakat Kaltara harus menjalani besar harapan dari Pemprov Kaltara
Tinggi Agama (PTA) di Provinsi peradilan harus ke Samarinda yang agar lokasi pembangunan PTA dapat
Kalimantan Utara untuk memberikan menyita cost sangat tinggi. Untuk itu, terealisasi di Tanjung Selor sebagai
pelayanan peradilan yang efektif kami menyampaikan akan segera Ibu Kota Provinsi Kaltara. Sekaligus,
dan efisien. Mengingat, selama ini dibentuk PTA Kaltara yang disambut sebagai pondasi dalam memudahkan
masyarakat Kaltara untuk mendapatkan baik masyarakat seperti yang koordinasi antara Pemprov yaitu
pelayanan PTA harus terlebih dahulu disampaikan Ketua DPRD, Wali Kota Gubernur dan DPRD Provinsi dengan
ke PTA Samarinda, di Kalimantan Timur dan Sekda," ujar Ibnu. Baleg DPR RI.
yang menyita biaya tinggi. Politisi Fraksi PKB itu menyatakan, Selain itu, Ketua DPRD Kaltara
Pemaparan tersebut ditekankan persiapan aparatur SDM dan lokasi Norhayati Andris mengapresiasi Baleg
Ibnu usai memimpin pertemuan Tim PTA akan disiapkan oleh Pemprov DPR RI yang akan menghadirkan PTA
Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Kaltara. “Menurut Pemprov, lokasi di Kaltara. “Selama ini, masyarakat
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, ideal berada di Ibu Kota Tanjung Kaltara jika hendak ke pengadilan
Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Ketua PTA Selor. Pembangunan dari APBN, harus ke Kaltim. Maka, besar
Kalimantan Timur, Wali Kota Tarakan, namun boleh juga sebagian dana dari harapan pembentukan RUU ini tidak
Kapolda Kaltara, Badan Peradilan Pemprov. Tapi, prinsipnya PTA adalah berlangsung lama. Kami siap untuk
Kaltara dan perwakilan organisasi institusi vertikal. Ke depannya, tahap melengkapi data terbentuknya PTA,”
keagamaan, di Tarakan, Kamis (10/6). pertama adalah pembentukan UU PTA tutup Ketua DPRD Kaltara. pun/sf

Nomor 1155/III/VI/2021 • Juni 2021 21