Page 4 - BULETIN 1155

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Pajak Pendidikan Bertentangan
RI dengan Tugas Negara

PIMPINAN - DPR acana pengenaan Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3). pendidikan dan sembako, serta

Pajak Pertambahan
Hal ini dimaksudkan utamanya
Nilai (PPN) untuk
kepada publik terkait rencana
daya manusia (SDM) dan meringankan
W jasa pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas sumber memberikan penjelasan yang jernih
kebijakan tersebut.
komoditas sembako melalui revisi beban biaya pendidikan masyarakat. ”Pemerintah harus melakukan
Undang-Undang Ketentuan Umum ”Kok ini malah mau dikenai pajak, ya evaluasi dan mengkaji kembali
dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) kan jelas tidak sesuai,” tutur politisi dampak penerapan insentif PPnBM
menjadi polemik di masyarakat dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. pada perekonomian dan melakukan
beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Di sisi lain, kata Gus Muhaimin, perbandingan dengan rencana
DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar kebijakan pajak pendidikan dan pengenaan tarif PPN pada sembako,
mengatakan, wacana ini bertentangan sembako juga bertolak belakang pajak pendidikan, guna dapat
dengan tugas negara. dengan rencana pemerintah untuk mengambil keputusan yang memiliki
Ia mengatakan, rencana memperpanjang kebijakan insentif dampak lebih besar pada perkonomian
pengenaan pajak pendidikan jelas pajak penjualan atas barang mewah Indonesia, khususnya kesejahteraan
tidak sesuai dengan Undang-Undang (PPnBM) 100 persen ditanggung rakyat kecil,” kata legislator dapil Jawa
Dasar (UUD) 1945 terutama dalam pemerintah (DTP). Timur VIII itu. er/sf
alenia ke-4 yang menyebutkan Karena itu,
bahwa tujuan negara adalah Pimpinan DPR RI
melindungi segenap bangsa Koordinator Bidang
Indonesia dan seluruh tumpah Kesejahteraan
darah Indonesia, memajukan Rakyat (Korkesra)
kesejahteraan umum, mencerdaskan tersebut meminta
kehidupan bangsa, melaksanakan pemerintah
ketertiban dunia yang berdasarkan membatalkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan rencana pajak
keadilan sosial.
Wakil Ketua DPR RI
”Nah, kalau pendidikan dikenai Abdul Muhaimin Iskandar.
Foto: Geraldi/Man
pajak tentu ini akan sangat
memberatkan pemerintah dan
tidak sesuai dengan tujuan dasar
bernegara yakni mencerdaskan
kehidupan bangsa. Tentu ini harus
ditolak, termasuk juga pajak sembako
harus ditolak karena ini akan
memberatkan masyarakat,” ujar Gus
Muhaimin, dalam keterangan tertulis
kepada Parlementaria, Selasa (15/6).
Dikatakan Gus Muhaimin, wacana
pajak pendidikan juga menjadi tidak
relevan dengan amanat Reformasi
dimana porsi anggaran pendidikan
dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) sebesar 20 persen.
Setidaknya itu dinyatakan dalam
amandemen keempat Undang-Undang

4 Nomor 1155/III/VI/2021 • Juni 2021