Page 7 - BULETIN 1155

Masalah Administrasi Lahan

RSPAU dr. S. Hardjolukito

Harus Diselesaikan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin pertemuan Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI dengan jajaran RSPAU dr. S. Hardjolukito. Foto: Kresno/Man
akil Ketua Komisi I itu, nanti kita akan usahakan agar audit Di sisi lain, politisi Fraksi Partai
DPR RI Abdul Kharis BPK bisa baik, karena RS ini dibangun Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini juga
Almasyhari mendapati di atas tanah Lanud, bukan tanah RS. menyoroti masalah penundaan
W informasi bahwa Mudah-mudahan nanti ada kebijakan pembayaran klaim oleh BPJS
area lahan yang dibangun di RSPAU dari KSAU atau Kemhan, sehingga Kesehatan. Ia mengatakan,
dr. S. Hardjolukito secara administrasi temuan ini tidak akan berlanjut,” permasalahan ini juga dialami banyak
masih dimiliki oleh Lanud Adisutjipto. pungkas Kharis. rumah sakit di seluruh Indonesia.
Ia berharap agar Kepala Staf TNI Kharis berharap, hal tersebut tidak
Angkatan Udara (KSAU), hingga mempengaruhi pelayanan di RSPAU
Menteri Pertahanan turun langsung dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.
menyelesaikan permasalahan ini. “Mudah-mudahan nanti BPJS
Demikian disampaikan Kharis Kesehatan bisa berbenah menjadi
saat memimpin Tim Kunspek Panja MUDAH-MUDAHAN lebih baik lagi, sehingga tidak ada
Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit NANTI BPJS ketertundaan sampai empat bulan.
TNI Komisi I DPR RI ke RSPAU dr. KESEHATAN BISA Bayangkan, layanan sudah diberikan,
S. Hardjolukito untuk menggali BERBENAH MENJADI pasien sudah pulang, tapi klaim ke
masukan dan perbandingan tingkat LEBIH BAIK LAGI, BPJS belum juga cair. Ini artinya pihak
kesejahteraan prajurit-prajurit TNI di RS harus punya cadangan dana yang
Yogyakarta, Jumat (11/6). SEHINGGA TIDAK cukup. Karena kalau cadangan dana ini
“Ada permasalahan tanah di RS ini, ADA KETERTUNDAAN habis, maka RS tidak bisa memberikan
dimana masih milik Lanud. Oleh karena SAMPAI EMPAT BULAN layanan,” ujar Kharis. eno/es

Nomor 1155/III/VI/2021 • Juni 2021 7