Page 10 - BULETIN 1155

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Komisi IV Temukan
OMISI IV - DPR RI Pupuk Bersubsidi di Indramayu
Permasalahan Penyaluran

K
ejumlah petani di Kecamatan
Bangodua, Kabupaten
Indramayu, Provinsi Jawa
S Barat, mengungkapkan
beberapa permasalahan kepada
Komisi IV DPR RI. Permasalahan yang
dihadapi di antaranya kelangkaan pupuk
bersubsidi, anjloknya harga gabah
saat panen, hingga minimnya distribusi
air irigasi. Khusus terkait Kartu Tani
yang seharusnya memudahkan petani
mendapatkan pupuk bersubsidi, Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi
menilai belum terkoneksinya sistem
data yang dibangun pemerintah dengan
petani dan kios pupuk.
“Maksud saya begini, kan orang
(petani) pegang Kartu Tani, begitu
pegang kartu kan kayak di swalayan.
Berarti kartu berlangganan, otomatis
data digitalnya (seharusnya) ada donk. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyani saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
dengan Bupati Indramayu, perwakilan Kementan, direksi Pupuk Indonesia dan petani Indramayu. Foto: Sofyan/Nvl
Ini kan ketika pegang Kartu Tani, data
digitalnya nggak ada. Pertanyaannya kerap harus diperbarui yang dinilai “Kita mencari altenatif, ada tiga
kartunya dapat dari mana?” kata Dedi merepotkan petani. Komisi IV DPR RI pun (opsi) yang kita coba lempar ke petani.
usai memimpin pertemuan Panja Pupuk menawarkan tiga opsi kepada petani Pertama, apakah subsidi tetap seperti
Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR terkait subsidi pupuk. “(Salah satu opsi) ini (petani diberikan subsidi pupuk). Ada
RI dengan Bupati Indramayu beserta Cabut subsidi pupuk, pemerintah beli persoalan, utamanya penyaluran pupuk
jajaran, Dirjen Sarana dan Prasarana gabah dengan disubsidi,” tandas Dedi di kios-kios. Kedua, kita tawarkan pupuk
(PSP) Kementerian Pertanian, Direksi menjawab opsi yang diinginkan petani. tidak kita subsidi, tapi harga gabah yang
Pupuk Indonesia, perwakilan Himbara Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi dijamin pemerintah. Petani cenderung
dan petani di Balai Penyuluh Pertanian Duka menilai RDKK tidak mencerminkan ke situ, subsidi dicabut, tapi harga saat
(BPP) Kecamatan Bangodua, Indramayu, kebutuhan petani, karena pemerintah panen tetap standar. Ketiga, pupuk tidak
Jawa Barat, Jumat (11/6). tidak menyediakan secara menyeluruh lagi disubsidi, tetapi subsidinya langsung
Politisi Partai Golkar itu juga pupuk subsidi yang dibutuhkan petani, ke petani. Ini juga belum diterima, belum
mengkiritisi pendataan di sistem sehingga menyebabkan kelangkaan dipahami. Lebih cenderung ada jaminan
Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan pupuk subsidi di lapangan. Selain itu, harga saat panen,” papar Suhardi.
Kelompok (e-RDKK) yang masih manual. kelompok petani juga tidak menyadari Politisi Partai Demokrat itu
Pasalnya untuk mengakses nama bahwa syarat untuk mendapatkan pupuk menambahkan, permasalahan anjloknya
salah satu petani, harus dicari satu per subsidi bagi petani adalah bagi mereka harga gabah saat panen itu kerap
satu. Menurut Dedi sistem ini akan yang memiliki luas lahan 2 hektar ke dirasakan oleh petani-petani di Pulau
menyulitkan petugas dan memberatkan bawah. Menurutnya inilah yang tidak Jawa. Menurut Suhardi hal itu terjadi
petani. Belum lagi Kartu Tani juga terkomunikasi dengan baik. karena adanya hukum ekonomi. sf

10 Nomor 1155/III/VI/2021 • Juni 2021