Page 11 - BULETIN 1256
P. 11

KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Nasir Djamil Berharap
               Pemerintah Kaji Undang-Undang



               Jabatan Hakim






                          nggota Komisi III
                          DPR RI Nasir Djamil   undang-undang. Karena itu,     hakim sampai saat ini juga belum
                                                                               disentuh oleh pemerintah. “Memang
                                               tegasnya, UU yang belum selesai
                          menegaskan masih     dibahas hingga hari ini adalah soal   RUU jabatan hakim sampai hari
                          banyaknya hakim      jabatan hakim. “Kalau undang-   ini sama sekali belum disentuh
               A di Pengadilan                 undang jabatan hakim itu bisa   oleh pemerintah. Alasan menteri
               Tinggi dan Pengadilan Negeri    kita selesaikan dan pemerintah   keuangan (karena) tidak ingin
               yang belum tercukupi, baik dari   punya itikad baik, maka apa   undang-undang itu dibahas karena
               sisi alokasi anggaran maupun    yang dikeluhkan oleh para hakim   ketika jabatan hakim itu dibahas dan
               sarana dan prasarana di daerah   terutama penghasilan yang sesuai   diselesaikan, maka konsekuensinya
               Kalimantan Barat. Karena itu, ia   dan juga kesehatan yang mereka   negara harus mengeluarkan
               meminta agar Mahkamah Agung     harapkan itu akan bisa terwujud,”   banyak uang untuk memfasilitasi
               bersama Menteri Keuangan dan    terang Nasir.                   dan memberikan sejumlah sarana
               Bappenas bisa meninjau ulang       Politisi Dapil Aceh II itu   dan prasana kepada para hakim di
               kebutuhan riil yang dihadapi oleh   menerangkan kepada Pengadilan   seluruh Indonesia. Itu menjadi suatu
               hakim.                          Tinggi dan Pengadilan Negeri    kekhawatiran,” tutupnya.
                  “Upaya untuk menghadirkan    terkait undang-undang jabatan       aar/rdn
               badan peradilan yang agung
               itu harus diikuti oleh alokasi
               anggaran yang cukup, bahkan
               lebih dari cukup, agar apa yang
               diinginkan oleh masyarakat agar
               badan peradilan bisa memberikan
               keputusan yang adil itu bisa
               diwujudkan,” pungkas Politisi
               Fraksi PKS tersebut kepada
               Parlementaria seusai melakukan
               Kunjungan Kerja Reses Komisi III
               di Pontianak ,Kalimantan Barat,
               Jumat (14/7).
                  Nasir juga menjelaskan
               tentang Rancangan Undang-
               Undang Kehakiman yang sering
               dikeluhkan oleh para hakim terkait
               kejelasan jabatan hakim yang
               masih dikaji oleh Pemerintah.
               Sebab, menurutnya, hakim dari
               sisi pejabat negara diatur dalam
               UU Aparatur Sipil Negara, UU
       Scan QR   Kehakiman, dan juga UU terkait
       untuk berita
       selengkapnya  lainnya.                  FOTO: AAR/PDT
                  Tetapi memang secara
               spesifik, jabatan hakim
                                               Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat bertukar cenderamata usai melakukan Kunjungan Kerja Reses
               tersebut tidak diatur oleh satu   Komisi III di Pontianak ,Kalimantan Barat, Jumat (14/7/2023).

                                                                                    Nomor 1256/IV/VII/2023  • Juli 2023  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16