Page 11 - BULETIN 1256

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Nasir Djamil Berharap
Pemerintah Kaji Undang-Undang

Jabatan Hakim

nggota Komisi III
DPR RI Nasir Djamil undang-undang. Karena itu, hakim sampai saat ini juga belum
disentuh oleh pemerintah. “Memang
tegasnya, UU yang belum selesai
menegaskan masih dibahas hingga hari ini adalah soal RUU jabatan hakim sampai hari
banyaknya hakim jabatan hakim. “Kalau undang- ini sama sekali belum disentuh
A di Pengadilan undang jabatan hakim itu bisa oleh pemerintah. Alasan menteri
Tinggi dan Pengadilan Negeri kita selesaikan dan pemerintah keuangan (karena) tidak ingin
yang belum tercukupi, baik dari punya itikad baik, maka apa undang-undang itu dibahas karena
sisi alokasi anggaran maupun yang dikeluhkan oleh para hakim ketika jabatan hakim itu dibahas dan
sarana dan prasarana di daerah terutama penghasilan yang sesuai diselesaikan, maka konsekuensinya
Kalimantan Barat. Karena itu, ia dan juga kesehatan yang mereka negara harus mengeluarkan
meminta agar Mahkamah Agung harapkan itu akan bisa terwujud,” banyak uang untuk memfasilitasi
bersama Menteri Keuangan dan terang Nasir. dan memberikan sejumlah sarana
Bappenas bisa meninjau ulang Politisi Dapil Aceh II itu dan prasana kepada para hakim di
kebutuhan riil yang dihadapi oleh menerangkan kepada Pengadilan seluruh Indonesia. Itu menjadi suatu
hakim. Tinggi dan Pengadilan Negeri kekhawatiran,” tutupnya.
“Upaya untuk menghadirkan terkait undang-undang jabatan aar/rdn
badan peradilan yang agung
itu harus diikuti oleh alokasi
anggaran yang cukup, bahkan
lebih dari cukup, agar apa yang
diinginkan oleh masyarakat agar
badan peradilan bisa memberikan
keputusan yang adil itu bisa
diwujudkan,” pungkas Politisi
Fraksi PKS tersebut kepada
Parlementaria seusai melakukan
Kunjungan Kerja Reses Komisi III
di Pontianak ,Kalimantan Barat,
Jumat (14/7).
Nasir juga menjelaskan
tentang Rancangan Undang-
Undang Kehakiman yang sering
dikeluhkan oleh para hakim terkait
kejelasan jabatan hakim yang
masih dikaji oleh Pemerintah.
Sebab, menurutnya, hakim dari
sisi pejabat negara diatur dalam
UU Aparatur Sipil Negara, UU
Scan QR Kehakiman, dan juga UU terkait
untuk berita
selengkapnya lainnya. FOTO: AAR/PDT
Tetapi memang secara
spesifik, jabatan hakim
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat bertukar cenderamata usai melakukan Kunjungan Kerja Reses
tersebut tidak diatur oleh satu Komisi III di Pontianak ,Kalimantan Barat, Jumat (14/7/2023).

Nomor 1256/IV/VII/2023 • Juli 2023 11