Page 9 - BULETIN 1256

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perlu Penguatan Peran Kanwil

Provinsi Riau Guna Percepat

Penyusunan RDTR

nggota Komisi II DPR
"Proaktifnya pemerintah daerah
RI Aminurokhman (sendiri-sendiri), harus terpadu. dalam merumuskan tata ruang tentu
Bagaimana menyepakati konsep
menilai bahwa perlu tata ruang itu, supaya memberikan ini juga tidak bisa dilepaskan dengan
adanya penguatan satu manfaat yang besar seperti kebutuhan masyarakat masa kini
A peran Kementerian pembangunan jangka panjang" ujar dan masa yang akan datang. Nah
ATR/BPN, terutama yang berada Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut. itu semua harus dipastikan dulu,
di wilayah berbentuk Kanwil Terakhir, Aminurokhman apakah kawasan yang potensial
(Kantor Wilayah). Hal itu agar bisa mengingatkan kepada Pemerintah untuk menjadi industri, kawasan
memaksimalkan fungsinya dalam Provinsi Riau untuk lebih aktif lagi pemukiman, kawasan pertambangan,
penyusunan Rencana Detail Tata dalam memadupadankan rencana kehutanan dan sebagainya. Ini harus
Ruang (RDTR) daerah kabupaten/ yang direkomendasikan dinas terkait terjadi harmonisasi keseimbangan
kota di Provinsi Riau. dalam menyusun rencana detail tata yang pada gilirannya dapat menjadi
"Pertama mekanisme ruang kabupaten/kota yang lebih konsep tata ruang yang lebih
penyusunan tata ruang, termasuk baik Sehingga bisa bermanfaat bagi komprehensif dan terbaru," tutupnya.
peran kelembagaan dari BPN/ATR. masyarakat banyak. ssb/aha
Sehingga ini akan menjadi kata kunci.
Ketika peran-peran kelembagaan
ini tidak terintegrasi dalam sebuah
sistem penyusunan, tentu akan
menjadi kendala. Maka terkait
dengan ini semua, ke depan kita akan
mendatangkan di dalam rapat dengar
pendapat dengan kementerian
terkait," ungkap Aminurokhman
kepada Parlementaria pada
Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR
RI di Provinsi Riau, Selasa (18/7).
Di sisi lain, melihat tipografi
wilayah Provinsi Riau yang sangat
beragam, yang terdiri atas wilayah
kehutanan, wilayah darat, dan
wilayah pertambangan, maka ia
menilai perlu adanya koordinasi
antarlini kementerian untuk bisa
menyusun rencana tata ruang yang
komprehensif.
"Jadi untuk komunikasi lintas
sektor itu harus dilakukan karena
Scan QR memang tata ruang ini kan tidak bisa
untuk berita
selengkapnya diputuskan oleh satu sektor ya. Jadi
misalnya dari Kementerian ATR/ FOTO : SYN/AHA
BPN, Kementerian KLHK, Pemerintah
Daerah, enggak bisa semuanya Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman saat pertemuan di Provinsi Riau, Selasa (18/7/2023).

Nomor 1256/IV/VII/2023 • Juli 2023 9