Page 47 - MAJALAH 201
P. 47
HUT DPR RI KE-76 TAHUN
BAKN akan terus berkontribusi
positif dalam pelaksaanaan FUNGSI KAMI KEDEPAN ADALAH AGAR KUALITAS
transparansi dan akuntabilitas
penggunaan keuangan negara BELANJA MENINGKAT. ANGGARAN PEMERINTAH
serta menjaga kredibilitas atau
kepercayaan masyarakat DPR RI TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT BISA
khususnya dalam melaksanakan SIGNIFIKAN. SEBAB
fungsi pengawasan dewan.
Seiring bertambah usia lembaga KALAU TIDAK APBN
legislatif ini, Anis menegaskan DAN APBD TERUS
BAKN tetap memperkuat kinerjanya
lewat optimalisasi tugas seperti MEMBESAR TETAPI
menyampaikan hasil penelaahan DAMPAKNYA
terhadap temuan hasil pemeriksaan
BPK yang disampaikan kepada DPR. TIDAK DIRASAKAN
Serta menindaklanjuti hasil
pembahasan komisi terhadap MASYARAKAT.
temuan hasil pemeriksaan BPK
atas permintaan komisi. Ditambah, Wakil Ketua BAKN DPR RI
memberikan masukan kepada Hendrawan Supratikno. Foto: Jaka/nvl
BPK dalam hal rencana kerja
pemeriksaan tahunan, hambatan
pemeriksaan, serta penyajian dan
kualitas laporan.
“Dengan pelaksanaan tugas itu,
harapannya kami mampu membantu
pemerintah dalam memperbaiki
kinerjanya,” ungkap Anis. Ia juga
turut menekankan dalam rangka
melaksanakan fungsi dan tugas serta
wewenang BAKN DPR RI sebagai
lembaga yang tergolong baru
dibentuk, maka pihaknya harus dapat
menjaga kredibilitas atau kepercayaan itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI anggaran pemerintah yang
publik dalam melaksanakan fungsi Hendrawan Supratikno sempat dikucurkan, termasuk yang ditransfer
pengawasan Dewan. mengatakan, apa yang menjadi BPK ke daerah dalam bentuk DAK itu
Dalam perjalanannya, BAKN juga di beberapa daerah sebenarnya memiliki dampak yang signifikan
aktif menyoroti persoalan Dana tidak banyak perbedaan. “Memang di dalam meningkatkan didalam
Alokasi Khusus (DAK). Dimana kata desain untuk Dana Alokasi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Anis, BAKN telah mengunjungi para Khusus ini sangat rentan terhadap “Jadi fungsi kami kedepan adalah
kepala daerah di berbagai penyimpangan atau sangat rentan agar kualitas belanja meningkat.
provinsi untuk mendengar terhadap ketidakpatuhan terhadap Anggaran pemerintah terhadap
dan menyerap keterangan pemeriksaan. Itu sebabnya sistemnya kesejahteraan rakyat bisa signifikan.
dari mereka terkait realisasi harus diubah. Misalnya petunjuk Sebab kalau tidak APBN dan APBD
Dana Alokasi Khusus (DAK) teknis yang dikeluarkan terlambat, terus membesar tetapi dampaknya
di daerah. Sayangnya hal ini membuat pelaksanaannya tidak dirasakan masyarakat. Semua
masih terdapat menjadi sulit,” ucapnya. temuan yang kami kumpulkan ini
ketidaksesuaian Selain itu, lanjut Hendrawan, akan kami rapat kerja kan bersama
antara ekspektasi peraturan yang sering berubah- dengan Menteri Dalam Negeri,
pemerintah daerah dan ubah juga ikut mempersulit Menkeu dan Kepala Bappenas agar
kemampuan pemerintah pelaksanaannya. Ia menyatakan, bisa dicarikan desain yang tidak
pusat. semua telaah yang dilakukan rentan terhadap penyimpangan,”
Sementara BAKN ini dalam rangka bagaimana terangnya. lah/es
TH. 2021 EDISI 201 PARLEMENTARIA 47
