Page 49 - MAJALAH 201

HUT DPR RI KE-76 TAHUN

Perkara Pelanggaran Kode Etik DPR, menciptakan atmosfir 'mahkamah' ditujukan untuk para Tenaga Ahli dan
Proses Perkara Pengaduan dan Perkara (peradilan), menghadirkan 'hikmah' Staf Administrasi. Pengaturan untuk
Tanpa Pengaduan, dan Peninjauan (kebijaksanaan) dalam segala tingkah sistem pendukung ini merupakan
Kembali. laku dan tindak tanduk seluruh realisasi ketentuan Pasal 122 UU MD3
Kinerja MKD ke depan sejatinya komponen individu yang berada dalam No 2 Tahun 2018 (Perubahan Kedua UU
berada dalam lingkup kelembagaan itu lingkup kerja DPR RI,” ujar Aboe Bakar. No.17 Tahun 2014). layu/es
sendiri, dengan berusaha mematangkan Untuk itu, MKD saat ini tengah
upaya sistemik yang mampu merespons menyusun Draft Rancangan Kode
potensi-potensi pelanggaran kode Etik Sistem Pendukung. Peraturan ini
etik, dan kelemahan-kelemahan
kelembagaan yang membuat kinerja
DPR RI tidak berlangsung sebagaimana
yang diharapkan. Ketua MKD DPR RI
Habib Aboebakar Alhabsy.
Politisi Fraksi PKS ini juga Foto: Jaka/nvl
mengungkapkan, bahwa MKD perlu
mendefinsikan ulang tentang berbagai
hal yang menjadi sumber sinisme di
mata publik, semisal rapat-rapat di DPR
yang seringkali menjadi sorotan publik.
Tidak lupa juga, sarana dan prasarana
serta dukungan sistem dukung yang
memadai, baik dari segi sumber daya
manusia serta fasilitas anggaran yang
mencukupi untuk mengakselerasi
kebutuhan kelembagaan MKD
maupun DPR dipandang penting untuk
dilakukan.
Peran MKD yang begitu luas
juga perlu terus diperkuat dengan
memperluas jaringan kinerja dan
jangkauan pengawasannya, tidak hanya
sebatas kepada Anggota DPR RI saja.
Melainkan juga pada seluruh sistem
pendukung dan sarana dan prasana
yang ada di lingkungan DPR, seperti
Tenaga Ahli, Tenaga Ahli Anggota,
Staf Administrasi Anggota, Aparatur
Sipil Negara (kesetjenan), Pegawai
Pemerintahan Non-ASN, Pengamanan
Dalam (Pamdal) hingga para pekerja
dan pencari nafkah, serta seluruh
komponen yang mengisi ruang pandang
lingkungan DPR RI.
Keseluruhan jangkauan ini berada
dalam pusaran jalinan pencegahan
dan penindakan yang dijalankan dalam
kerangka sistem penegakan kode etik.
Keduanya tidak bisa berjalan sendiri-
sendiri, apalagi memandang salah
satunya lebih baik dibanding yang
lainnya.
“Secara umum, keberadaan MKD
merupakan lokomotif yang mampu

TH. 2021 EDISI 201 PARLEMENTARIA 49