Page 53 - MAJALAH 201

SUMB ANG SARAN

RI menjadi Parlemen Modern yang pembangunan Sistem Big Data tidaklah Ketika data, aplikasi, dan pengguna
ditandai dengan berbagai upaya yang mudah karena melibatkan banyak teknologi informasi semakin banyak,
mengarah kepada tujuan tersebut. stakeholders dan tahapan. Padahal organisasi perlu mengantisipasi
DI sisi lain, lembaga ini juga kebutuhannya sangat mendesak risiko yang dapat mengganggu
dihadapkan kepada berbagai tantangan termasuk data bidang keahlian sebagai keberlangsungan proses layanan.
yang harus dijawab. Apalagi dalam salah satu supporting system dalam Sesuai Peraturan Pemerintah No. 82
Rencana Strategis DPR 2020-2024 setiap penyusunan naskah RUU dan Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
memiliki visi “Mewujudkan DPR RI yang pengambilan kebijakan strategis Sistem dan Transaksi Elektronik yang
Maju, Terbuka, dan Responsif”. Guna lainnya yang dilakukan oleh DPR RI dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo,
mewujudkan visi tersebut, peran melalui data dan kajian yang relevan, bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik
Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai valid, dan reliable. untuk pelayanan publik wajib memiliki
supporting system sangat penting. Kondisi saat ini, data yang ada rencana keberlangsungan kegiatan
Untuk mendukung visi DPR RI tersebut terutama data internal dari seluruh unit untuk menanggulangi gangguan atau
serta menjalankan semua tugas dan kerja masih tersebar. Dalam survei bencana sesuai dengan risiko dari
fungsinya, maka Sekretariat Jenderal yang dilakukan Pusat Penelitian DPR dampak yang ditimbulkannya.
DPR RI merumuskan visi dalam Rencana RI tentang tingkat kepuasan layanan Oleh karena itu perlu adanya strategi
Strategisnya yaitu, “Menjadi Sekretariat Setjen DPR RI, salah satu keluhan user ke depan agar pengelolaan data dan
Jenderal yang Profesional dan Modern yaitu para Anggota DPR RI adalah informasi menjadi terintegrasi, efektif
dalam mendukung Visi DPR RI”. sulitnya mencari data termasuk data dari dan efisien dalam mengelola data yang
Upaya untuk mewujudkan parlemen mitra kerja yaitu kementerian/lembaga, jumlahnya semakin besar. Menyatukan
modern ini dielaborasi dalam suatu meskipun sesungguhnya sudah tersedia seluruh data internal yang dihasilkan
dokumen Rencana Strategis Sekretariat tetapi masih tersebar secara sporadis. oleh unit kerja di lingkungan DPR RI,
Jenderal DPR RI 2020-2024 yang Selain itu keluhan lain adalah masih juga mengembangkan potensi integrasi
diatur dalam Peraturan Sekretaris lambatnya data tersebut diterima ketika data eksternal dengan Kementerian
Jenderal No. 10 Tahun 2020. Dalam para anggota DPR RI membutuhkan atau Lembaga terkait, dan mitra kerja
Bab III yang membahas tentang data dalam rangka pelaksanaan tugas DPR RI, sehingga Big Data dapat
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka dan fungsinya di bidang legislasi, diolah dan memberikan informasi yang
Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan anggaran, dan pengawasan. bermanfaat, mendukung pengambilan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Seiring dengan perkembangan keputusan sebagai respon terhadap
Rakyat Republik Indonesia disebutkan teknologi informasi yang semakin pesat, permasalahan atau isu yang dihadapi,
bahwa arah kebijakan Sekretariat meningkatnya penetrasi penggunaan seperti tindakan tanggap darurat,
Jenderal DPR RI atas terlaksananya internet, kapasitas penyimpanan data action plan untuk perbaikan dan
Keterbukaan Informasi dan dan kemampuan pemrosesan data juga pemulihan, analisis aspirasi dan
Pemerintahan Berbasis Elektronik salah meningkat drastis, maka kebutuhan pengaduan masyarakat, serta
satu kebijakannya adalah peningkatan akan data dan informasi pun semakin penyediaan informasi publik. Dengan
layanan data dan Informasi berbasis luas, terutama perlunya keterpaduan demikian DPR RI melalui Sekretariat
elektronik melalui strategi membangun dan pertukaran data dengan pihak Jenderal DPR RI sangat penting untuk
Big Data dan command center. lain. Peraturan Presiden No.39 tahun segera melakukan pembangunan
Salah satu upaya menjawab 2019 tentang Satu Data Indonesia Sistem Big Data tersebut yang
tantangan tersebut adalah disusunnya sebagai kebijakan tata kelola data diawali dengan pembangunan Sistem
Rencana Induk Teknologi Informasi pemerintah untuk menghasilkan data Big Data di bidang keahlian guna
dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat yang akurat, mutakhir, terpadu, dan memberikan feeding kepada DPR
Jenderal DPR RI tahun 2020 yang dapat dipertanggungjawabkan, serta RI dalam pelaksanaan 3 (tiga) fungsi
ditetapkan melalui Peraturan Sekjen mudah diakses dan dibagipakaikan utama yaitu fungsi legislasi, anggaran,
DPR RI No. 156 Tahun 2020. Di dalam antar Instansi Pusat dan Instansi dan pengawasan yang kemudian
RITIK tersebut salah satunya adalah Daerah melalui pemenuhan Standar digunakan dalam proses pengambilan
bagaimana membangun Sistem Data, Metadata, Interoperabilitas Data, keputusan. Ke depan, diperlukan
Big Data sebagai wujud parlemen dan menggunakan Kode Referensi landasan yuridis yang lebih kuat terkait
modern melalui penyiapan data yang dan Data Induk. Terkait dengan hal satu data di Indonesia melalui inisiasi
dibutuhkan DPR guna telaksananya itu, maka Sekretariat Jenderal DPR RI Rancangan Undang-Undang Satu Data
tiga fungsi utama DPR RI yaitu fungsi selaku supporting system DPR RI harus Indonesia. Semoga DPR RI semakin
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi mengimplementasikan juga ketentuan representative, kredibel,, akuntabel,
pengawasan. Namun demikian yang ada. terbuka, dan modern. Aamiin l

TH. 2021 EDISI 201 PARLEMENTARIA 53