Page 10 - BULETIN 1159
P. 10

BULETIN            Parlementaria
            BULETIN


                Muslim Nilai Produk Pangan
      OMISI IV - DPR RI  Indonesia Lebih Unggul dari





                                     Produk Impor







      K
                      nggota Komisi IV DPR   Perhimpunan Ekonomi Pertanian
                      RI Muslim meminta     Indonesia; Pusat Kajian Hortikultura
                      pemerintah harus segera   Tropika; Institut Supply Chain dan
            A menghentikan kebijakan        Logistik Indonesia; Institute For   SAYA MENYAYANGKAN
            impor bawang merah. Ia menilai petani   Development of Economics and   KENAPA SAAT INI
            bawang di Indonesia masih mampu   Finance; dan Kamar Dagang dan Industri   MASIH MELAKUKAN
            memenuhi permintaan dan kualitas   Indonesia (Kadin).           IMPOR BAWANG
            produk impor tersebut masih lebih   Politisi Partai Demokrat ini
            rendah dibandingkan produk bawang   menuturkan kebijakan impor bahan   MERAH DARI LUAR
            merah dalam negeri.             pangan dalam jumlah besar akan   NEGERI, PADAHAL
               “Saya menyayangkan kenapa saat   mencederai kemandirian, ketahanan   PETANI BAWANG
            ini masih melakukan impor bawang   dan kedaulatan pangan nasional. Ia   MERAH DI INDONESIA
            merah dari luar negeri, padahal petani   menyampaikan kebijakan impor tersebut   ITU SAYA SUDAH
            bawang merah di Indonesia itu saya   dilakukan di tengah kemajuan teknologi   LIHAT SENDIRI DAPAT
            sudah lihat sendiri dapat menghasilkan   dan tersedianya lahan yang sangat luas
            produk yang lebih unggul ketimbang   di seluruh Indonesia.      MENGHASILKAN
            produk impor” kata Muslim saat Rapat   “Saya masih memaklumi jika yang   PRODUK YANG LEBIH
            Dengar Pendapat Umum Panja      diimpor itu bawang putih, karena   UNGGUL KETIMBANG
            Hortikultura Komisi IV                                          PRODUK IMPOR
            DPR RI secara virtual
            dengan sejumlah                           Anggota Komisi IV DPR RI
                                                      Muslim. Foto: Andri/Man
            stakeholder, Senin                                              ketersediannya menipis. Tetapi
            (12/7).                                                         juga harus kita dorong (produksi
               Hadir dalam                                                    sendiri) jangan sampai berlarut-
            RDPU secara                                                         larut (impornya). Lain halnya jika
            virtual tersebut,                                                    bawang merah atau kebutuhan
            di antaranya                                                          pangan lain mengapa sampai
            perwakilan                                                              sekarang impor, padahal
                                                                                     produk dalam negeri itu
                                                                                      bagus,” imbuh Muslim.
                                                                                          Lebih lanjut legislator
                                                                                        dapil Aceh II itu
                                                                                        mendesak pemerintah
                                                                                         untuk mencari cara
                                                                                         agar tidak terus
                                                                                         mengandalkan produk
                                                                                        pangan impor karena
                                                                                     dikhawatirkan hanya akan
                                                                                menambah beban keuangan
                                                                                        negara dan penderitaan
                                                                                                    rakyat. 
                                                                                                     tn/sf


            10   Nomor 1159/III/VII/2021  •  Juli 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15