Page 2 - BULETIN 1218

BULETIN Parlementaria

Sahkan RUU PDP Jadi UU,
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR Jamin Negara Lindungi

Data Setiap Warganya

ancangan Undang-
Undang Pelindungan Gedung Nusantara II, Senayan,
Jakarta, Selasa (20/9). Pertanyaan
Data Pribadi (RUU PDP) Lodewijk pun dijawab 'Setuju' oleh
telah resmi disahkan RUU TENTANG PDP seluruh peserta Rapat Paripurna.
R menjadi Undang- BENAR-BENAR JADI Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi
Undang (UU) dalam Rapat Paripurna LANDASAN HUKUM I DPR Abdul Kharis Almasyhari
DPR RI Masa Persidangan I Tahun YANG KUAT DAN dalam laporannya di Rapat Paripurna
Sidang 2022-2023. Usai mendengar berharap, beleid baru itu menjadi
laporan dari Pimpinan Komisi I DPR MEMASTIKAN BAHWA payung hukum bagi warga negara
RI, Wakil Ketua DPR RI Korpolkam NEGARA MENJAMIN dalam perlindungan data pribadi.
Lodewijk F. Paulus selaku pimpinan DAN MEMASTIKAN “RUU tentang PDP benar-benar
PERLINDUNGAN DATA jadi landasan hukum yang kuat dan
PRIBADI WARGANYA memastikan bahwa negara menjamin
dan memastikan perlindungan data
pribadi warganya,” harap Kharis.
Rapat Paripurna pun menanyakan Kharis mengatakan, UU ini
persetujuan kepada setiap fraksi di diharapkan mampu menjadi awal
DPR RI terkait pengesahan RUU PDP yang baik dalam menyelesaikan
menjadi UU PDP. permasalahan kebocoran data
“Apakah Rancangan Undang- pribadi di Indonesia. “Setelah
Undang tentang Pelindungan pembahasan yang secara dinamis
Data Pribadi dapat disetujui untuk dari sebelumnya draf RUU yang
disahkan menjadi Undang- disampaikan pemerintah terdiri dari
Undang?” tanya Lodewijk dalam 15 bab dan 72 pasal menjadi 16 bab
Rapat Paripurna DPR RI di dan 76 pasal. Komisi I DPR dalam
proses pembahasan RUU tentang
PDP proaktif dan responsif dengan
melibatkan partisipasi masyarakat
dan pemangku kepentingan terkait,”
pungkas politisi PKS tersebut.
“Kami selaku Pimpinan Komisi
I DPR RI menyampaikan terima
kasih kepada Pimpinan DPR RI,
Anggota DPR, Pimpinan Fraksi
dan Pemerintah yang diwakili
oleh Menkominfo, Mendagri dan
Menkumham beserta jajarannya. Tak
lupa kepada akademisi dan kalangan
pers atas seluruh perhatian, masukan Scan QR
untuk berita
FOTO: JAKA/PDT dan publikasi yang diberikan selama
selengkapnya
proses pembahasan berlangsung juga
DPR RI,” kata Kharis. l tim/sf/aha
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat menyampaikan laporan pembahasan RUU PDP. kepada Sekretariat Komisi I dan Setjen

2 Nomor 1218/IV/IX/2022 • September 2022