Page 5 - BULETIN 1218

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FOTO: JAKA/PDT

Pimpinan DPR RI berfoto bersama anggota Dewas BPKH dari unsur masyarakat periode 2022 - 2027 terpilih.

Paripurna DPR Setujui kompetensi dan integritas melakukan
pengawasan pengelolaan keuangan
haji,” jelas Ashabul.
5 Calon Dewas BPKH Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.
Berdasarkan ketentuan Pasal 31

34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Periode 2022-2027 Keuangan Haji, Dewan Pengawas
BPKH terdiri atas tujuh anggota yang
berasal dari profesional, dua orang
dari unsur pemerintah dan lima orang
dari unsur masyarakat. Oleh karena itu,
apat Paripurna ke-5 Jakarta, Selasa (20/9). “Selamat mengacu kepada hasil uji kelayakan
Masa Persidangan kepada calon Dewas BPKH semoga dan kepatutan terhadap sepuluh calon
I Tahun Sidang dapat menjalankan tugas dengan yang diajukan Presiden, Komisi VIll PR
2022-2023 yang penuh integritas bertanggung jawab RI melalui musyawarah untuk mufakat
R dipimpin Wakil Ketua dan tetap amanah,” sambung politisi telah memilih dan menetapkan lima
DPR RI Koordinator Bidang Politik Partai Golkar tersebut. orang Anggota Dewan Pengawas
dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk Sebelumnya, Ketua Komisi VIII Badan Pengelola Keuangan Haji dari
F. Paulus menyetujui laporan Komisi DPR RI Ashabul Kahfi menyampaikan unsur masyarakat pada tanggal 30
VIII DPR RI mengenai pelaksanaan laporan Komisi VIII di hadapan Rapat Agustus 2022 lalu.
uji kelayakan dan kepatutan calon Paripurna mengenai pelaksanaan Lima calon Dewas BPKH itu adalah
anggota Dewan Pengawas Badan uji kelayakan dan kepatutan calon Deni Suardini, Dr.,S.E,Akt, M.M, CFrA,
Pengelola Keuangan Haji (Dewas anggota Dewas BPKH dari unsur CA, QIA, CGCAE; Heru Muara Sidik,
BPKH) periode tahun 2022-2027 dari masyarakat periode 2022-2027. Ak, CA, CMA, MM, QIA; M. Dawud
unsur masyarakat. “Kami melakukan uji kelayakan Arif Khan, Dr; Mulyadi, Dr.,S.E,M.M,M.
“Apakah laporan Komisi VIII DPR RI dan kepatutan terhadap Calon Si,Akt., CA., CPMA., SAS; dan Rojikin,
atas hasil uji kelayakan calon anggota Anggota Dewas BPKH dengan Dr., S.H, M.Si., QIA. “Demikianlah
Dewas BPKH dari unsur masyarakat mengedepankan prinsip meritokrasi laporan pelaksanaan uji kelayakan dan
periode 2022-2027 tersebut dapat yaitu memberikan kesempatan kepatutan terhadap Calon Anggota Scan QR
untuk berita
disetujui?” tanya Lodewijk yang kepada sesorang yang memimpin Dewan Pengawas Badan Pengelola selengkapnya
disambut jawaban ‘setuju’ oleh berdasarkan kemampuan dan Keuangan haji serta lima orang yang
Anggota DPR yang mengikuti Rapat prestasi. Kemudian, Komisi terpilih dan ditetapkan,” kata Ashabul
Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, VIII menyeleksi calon yang memiliki menutup laporannya. l rnm/sf

Nomor 1218/IV/IX/2022 • September 2022 5