Page 7 - BULETIN 1255
P. 7
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tutup Masa Sidang DPR, Puan
Jelaskan Pengawasan Haji dan UU
Kesehatan
Ia juga menyebut DPR RI bersama
etua DPR RI Dr. (H.C.)
Puan Maharani menutup pemerintah telah menyepakati yang akan disampaikan pada bulan
Agustus nanti. “DPR RI akan terus
Masa Persidangan kebijakan-kebijakan fiskal untuk mencermati agar Nota Keuangan
V DPR Tahun Sidang APBN Tahun Anggaran 2024 yang dan APBN Tahun 2024 benar-benar
K 2022-2023. Ia pun berbasis pada kesejahteraan rakyat. diarahkan sebagai anggaran berbasis
menyampaikan laporan kinerja Puan mengatakan, perumusan kesejahteraan rakyat,” jelas Puan.
dewan selama masa persidangan kebijakan fiskal diarahkan untuk Lebih lanjut, Puan mengatakan
tersebut serta memberi perhatian mempercepat transformasi ekonomi DPR di masa persidangan ini
terhadap sejumlah hal, antara yang inklusif dan berkelanjutan. juga telah melaksanakan fungsi
lain mengenai Undang-Undang “Saat ini ketahanan perekonomian pengawasan penyelenggaraan
Kesehatan yang baru saja disahkan Indonesia sudah cukup terjaga Ibadah Haji mulai dari persiapan
DPR. di tengah berbagai gejolak hingga mengirim Tim Pengawasan
Di awal pidato penutupan masa perekonomian dunia. Indikator Haji saat pelaksanaan. Meskipun
sidang DPR kali ini, Puan merinci pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Ibadah Haji berjalan lancar,
kegiatan yang telah dilakukan dewan inflasi saat ini, menunjukkan Indonesia ia berharap pemerintah terus
sejak pembukaan masa sidang pada sebagai salah satu negara dengan mengoptimalkan pelayanan demi
16 Mei 2023. Dari fungsi legislasi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi kenyamanan jemaah Indonesia.
DPR telah mengesahkan UU tentang yang terbaik di antara negara-negara bia/aha
Kesehatan Omnibus Law. Kehadiran ASEAN dan G20,” lanjut Puan.
UU Kesehatan yang baru, diharapkan Ditambahkannya, DPR
dapat meningkatkan pelayanan mengapresiasi kinerja pemerintah
kesehatan bagi rakyat. dalam mengoptimalkan penyerapan
Selain itu, DPR telah menetapkan APBN. Puan berharap berbagai
Rancangan Undang-Undang (RUU) kesepakatan, rekomendasi, dan
tentang Perubahan Kedua atas catatan pada masa sidang ini akan
Undang Undang Nomor 6 Tahun menjadi acuan bagi pemerintah
2014 tentang Desa sebagai Usul dalam menyusun Nota Keuangan
Inisiatif DPR RI. Puan menyebut, dan RAPBN Tahun Anggaran 2024
revisi UU Desa dilakukan demi
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan Kedua atas
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagai RUU Usul Inisiatif
DPR RI, merupakan upaya untuk
memajukan perekonomian
masyarakat desa, mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional,
Scan QR dan memperkuat masyarakat desa
untuk berita
selengkapnya FOTO: AFR/PDT
sebagai subjek pembangunan,”
paparnya di Gedung Nusantara
II, Kompleks Parlemen, Senayan, Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan pidato penutupan Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2022-
Jakarta, Kamis (13/7) 2023 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/07/2023).
Nomor 1255/III/VII/2023 • Juli 2023 7