Page 8 - BULETIN 1255

BULETIN Parlementaria

Tarif QRIS Harus Ditunda, Gus
KORKESRA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Imin: UMKM Baru Bangkit

akil Ketua
DPR RI bidang
Koordinator
Kesejahteraan
W Rakyat (Korkesra)
Abdul Muhaimin Iskandar meminta
Bank Indonesia (BI) untuk menunda
pemberlakuan biaya layanan QRIS
bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)
sebesar 0,3 persen. Pria yang akrab
disapa Gus Imin ini menyatakan,
meski biaya layanan itu dibebankan
kepada PJP, namun tidak menutup
kemungkinan bakal juga berdampak
kepada pelaku usaha teruma UMKM
serta para konsumen.
"Saya minta Bank Indonesia
menunda pengenaan biaya transaksi
QRIS 0,3 persen untuk mikro.
Kembalikan lagi seperti semula (0
persen). Kalau ini tetap diberlakukan FOTO: IST/PDT
saya kira semua akan kena dampak,
bukan cuma penyedia jasa, tapi
pelaku usaha, UMKM, sampai Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat meninjau salah satu UMKM.
konsumen juga pasti kena imbas,"
kata Gus Imin dalam keterangan
resmi yang diterima Parlementaria
pada, Senin (10/7).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa "Jadi saya tegaskan sebaiknya
(PKB) ini berujar, biaya layanan yang ditunda dulu (pemberlakuan biaya
dibebankan kepada pemberlakukan layanan QRIS). Ini ibarat kita mau naik
biaya layanan QRIS juga dapat motor biar cepat sampai, tapi ekor
SAYA MINTA BANK menghambat transaksi non tunai. motornya diikat ke pohon. Ya enggak
INDONESIA MENUNDA Padahal, lanjutnya, transaksi non tunai jalan," sambung Gus Imin.
PENGENAAN BIAYA yang sedang digencarkan saat ini Seperti diketahui, Bank Indonesia
TRANSAKSI QRIS punya efektivitas dan efisiensi yang (BI) memberlakukan biaya layanan
QRIS bagi PJP sebesar 0,3% yang
tinggi dibanding model transaksi
0,3 PERSEN UNTUK tunai. mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. BI
MIKRO. KEMBALIKAN “Dampaknya juga tentu ke sebelumnya menetapkan ketentuan
LAGI SEPERTI transaksi non tunai, padahal ini kan MDR QRIS bagi merchant UMKM
SEMULA (0 PERSEN). lebih efektif dan efisien dibanding jadi nol persen. Kebijakan itu berlaku
KALAU INI TETAP sistem pembayaran tunai. Belum hingga akhir Desember 2021 dan Scan QR
untuk berita
selengkapnya
DIBERLAKUKAN SAYA lagi sekarang pelaku UMKM ini kan diperpanjang sampai 31 Desember
2022, kemudian dilonggarkan
baru mulai bangkit pasca pandemi,
KIRA SEMUA AKAN janganlah dibebani dulu," tutur kembali sampai 30 Juni 2023.
KENA DAMPAK. Legislator Dapil Jawa Timur VIII itu. uc/aha

8 Nomor 1255/III/VII/2023 • Juli 2023