Page 19 - BULETIN 1166
P. 19
BAKN Serap Masukan
BAKN - DPR RI Akademisi IPB Terkait Agraria,
Tata Ruang dan Pertanahan
asil pemeriksaan kinerja
Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI atas
H pelayanan pendaftaran
tanah di Kementerian ATR/BPN masih
menemukan berbagai permasalahan.
Antara lain pelayanan pendaftaran
tanah belum didukung dengan SDM
yang kompeten dan cukup, proses
pelayanan belum sesuai Standar
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
(SPPP) dan penggunaan aplikasi Foto bersama Tim Kunker BAKN DPR RI dengan sivitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB). Foto: Oji/nvl
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
(KKP) belum sepenuhnya mendukung Wahyu dalam kesempatan tersebut pertanahan yang sudah seperti hutan
efektivitas pelayanan pertanahan. meminta pandangan akademisi IPB atas belantara,” tukas Prof. Budi.
Demikian diungkapkan Ketua Badan sistem pertanahan di Indonesia beserta Prof. Budi menengarai adanya jungle
Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) permasalahannya. Perkembangan of law menimbulkan komplikasi hukum
DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin reforma agraria/landreform apakah dan politik agraria yang tak mudah
Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI sudah sesuai dengan tujuan, juga diselesaikan. Sementara ketimpangan
dalam rangka mendapat masukan upaya BPN mendorong transformasi penguasaan lahan (tenure) dan
terkait telaah BAKN DPR RI atas Laporan digital dengan memberlakukan penggunaan (use) tanah terus berjalan
Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tentang sertifikat tanah elektronik. tiap tahun seolah tak terbendung.
Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan “Selain Sertifikat Elektronik, kami Metode pendekatan Omnibus Law
Nasional dari sivitas akademika Institut juga ingin mendengar paparan hasil dengan UU Cipta Kerja menurutnya
Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa penelitian IPB selama ini terkait secara teoritis sudah bagus, hanya saja
Barat, Selasa (31/8). permasalahan pertanahan, potensi pelaksanaan di lapangan masih belum
“Hasil Pemeriksan Dengan Tujuan kerugian negara, dan peran pemerintah menggembirakan, pungkasnya.
Tertentu (DTT) BPK RI atas pengelolaan daerah dalam pemanfaatan lahan Hak Hadir sebagai narasumber Kepala
dan pertanggungjawaban pelayanan Guna Usaha (HGU),” tandas legislator Lembaga Penelitian dan Pengabdian
pertanahan PNBP Tahun Anggaran dapil Sumatera Selatan II tersebut. kepada Masyarakat (LPPM) IPB Dr. Ir
2017 semester I tahun 2018 pada Guru Besar Ilmu Tanah IPB Prof. Ernan Rustiadi M.Agr, Gurubesar Tetap
Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Budi Mulyanto dalam paparannya Ilmu Tanah Fakultas Pertanian IPB Prof.
Kementerian ATR/BPN menunjukkan menjelaskan Reformasi Agraria (RA) Dr. Ir Budi Mulyanto MSc dan Kepala
adanya permasalahan yang signifikan, berjalan lambat karena terkendala Pusat Studi Agraria (PSA) LPPM IPB Dr.
antara lain permohonan atas pelayanan ego sektoral. Dimulai sejak tahun Rina Mardiana, M.Si
survei, pengukuran dan pemetaan tidak 1967 ketika mulai muncul Undang Kunjungan kerja BAKN ini juga
sesuai dengan luas bidang tanah yang Undang sektoral yang berdiri sendiri diikuti oleh Anggota BAKN DPR RI yaitu
sesungguhnya, dan tarif biaya transportasi, dan menimbulkan konflik perundang- Hendrawan Supratikno (Wakil Ketua/
akomodasi, dan konsumsi atas pelayanan undangan. “Kepala Negara harus turun PDIP), Anis Byarwati (Wakil Ketua/PKS),
pengukuran dan pemetaan batas belum langsung memimpin proses reformasi Mukhamad Misbakhun (Golkar), Bachrudin
diatur dalam peraturan,” papar politisi agraria/landreform jika benar-benar Nasori (PKB), Ahmad Nadjib Qodratullah
Fraksi Partai Demokrat ini. ingin menyelesaikan persoalan (PAN), dan Amir Uskara (PPP). oji/sf
Nomor 1166/I/IX/2021 • September 2021 19
