Page 17 - BULETIN 1166

Sosialisasi Prolegnas di Papua,

BALEG - DPR RI Baleg Tekankan Pentingnya

Informasi Pembentukan

Hukum Kepada Masyarakat

adan Legislasi (Baleg) DPR
RI melaksanakan kegiatan
sosialisasi Program Legislasi
B Nasional (Prolegnas) di
Provinsi Papua untuk menyebarluaskan
informasi Prolegnas RUU Perubahan
Tahun 2020-2024 dan Prolegnas
RUU Prioritas Tahun 2021 kepada
seluruh komponen masyarakat. Dalam
kesempatan tersebut Baleg DPR RI
juga hendak memperoleh aspirasi
dari masyarakat guna memperkaya
pembahasan RUU di Baleg DPR RI.
Anggota Baleg DPR RI Sulaeman
L. Hamzah menyebutkan, tujuan dari
kegiatan ini adalah agar masyarakat
mengetahui rencana pembentukan
hukum yang akan mengatur peri
kehidupan masyarakat. Serta dalam
proses pembentukan hukum tersebut,
masyarakat dapat memberikan masukan
maupun aspirasi.
“Sehingga pada akhirnya
setiap RUU yang akan ditetapkan
menjadi undang-undang senantiasa
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat,” ujar Sulaeman saat
memimpin Tim Sosialisasi Baleg DPR Anggota Baleg DPR RI Sulaeman L. Hamzah saat memimpin Tim Sosialisasi Baleg DPR RI di Papua. Foto : Agung/nvl
RI di Kantor Gubernur Provinsi Papua,
Jayapura, Kamis (2/9).
Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 terselenggaranya pembahasan RUU
kali ini, Baleg DPR RI memiliki beberapa yang dilakukan Baleg bersama yang masuk dalam daftar Prolegnas
sasaran yang hendak dicapai. Mulai pemerintah dan DPD RI. sesuai dengan arah kebijakan
dari terjalinnya komunikasi dengan Sasaran lainnya, kata Sulaeman, pembangunan nasional. “Harapannya
seluruh elemen masyarakat dan ialah terserapnya aspirasi masyarakat dapat terwujudnya undang-undang
pemerintah Daerah terkait proses di daerah dan pemerintah daerah yang aspiratif dan memenuhi
pembentukan hukum yang sudah yang memiliki kepentingan terhadap kebutuhan hukum di masyarakat,”
ditetapkan dalam Prolegnas RUU beberapa atau keseluruhan RUU pungkas politisi Fraksi Partai NasDem
Perubahan Tahun 2020-2024 dan yang ada dalam Prolegnas. Lalu itu. ah/sf

Nomor 1166/I/IX/2021 • September 2021 17